Search

Menteri  Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo,  Cabut Kebijakan Menteri Sebelumnya

Menteri KKP  Edhy Prabowo, saat meninjau langsung budidaya air payau dan lobster di BPABP Situbondo, Jawa Timur. (foto:fat)
Menteri KKP  Edhy Prabowo, saat meninjau langsung budidaya air payau dan lobster di BPABP Situbondo, Jawa Timur. (foto:fat)
Situbondo,reportasenews.com – Menteri Kelautan dan Perikanan  Edhy Prabowo, mengaku belum ada realisasi ekspor bibit lobster seperti yang diributkan banyak pihak. Namun,  dirinya tidak membantah kalau mencabut kebijakan menteri sebelumnya terkait larangan ekspor bibit lobster.
Pernyataan tersebut disampaikan  Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo,  saat meninjau langsung budidaya lobster dan ikan kerapu di Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.
“Masalah ekspor benih lobster, sebenarnya saya mencabut Peraturan Menteri Nomor 56, yang dirasa merugikan masyarakat. Mereka berharap banyak bisa mencari mata pencaharian dari sini, tapi tiba-tiba dihapus tanpa ada alternatif,” ujar Edhy Prabowo, Kamis (9/7/2020).
Menurutnya, dibukanya ekspor benih lobster sebenarnya untuk menanamkan semangat budidaya lobster yang mulai hilang. Apalagi, potensi budidaya lobster di Indonesia sangat bagus. Bahkan, potensi lobster sangat besar.
“Semangatnya sebenarnya bukan ekspor benih, tapi semangat membudidayakan,”kata Edhy Prabowo.
Lebih jauh politisi partai Gerindra menambahkan, jika dikemudian hari budidaya ini sudah maksimal dan penuh, maka akan dilakukan ekspor. Sehingga masyarakat nelayan bisa juga ikut andil mencari keuntungan dalam  budidaya lobster.
“Sebab, jika diibiarkan di alam bebas pun juga tidak ada manfaat. Karena masyarakat ada, kenapa tidak kita libatkan saja,” paparnya.
Sementara itu, Juru Bicara Presiden, Ali Mochtar Ngabalin sangat mengapresiasi pembukaan kembali ekspor benih lobster. Menurutnya, ini merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang harus direalisasikan oleh pemerintah.
“Regulasi yang tidak berpihak kepada masyarakat nelayan itu akan mendatangkan kemudharatan yang luar biasa,” ujarnya
Ali Mochtar Ngabalin mengemukakan, bahwa semua regulasi terkait kelautan dan perikanan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat harus direvisi.
“Semua regulasi yang berlangsung selama lima tahun yang lalu, dan merugikan para nelayan, seperti ada yang ditangkap, dipenjara, dan bahkan jatuh bangkrut, kita revisi,”bebernya.
Lebih jauh Ali Mochtar Ngabalin ini mengklaim, dengan kebijakan dan dibukanya  kran ekspor benih lobster punya keberpihakan kepada nelayan. Dengan begitu, negara bisa hadir, apalagi di tengah pandemi Covid-19.
“Sesuai arahan Presiden, agar para menteri melakukan gerakan-gerakan dan kerja yang ekstra ordinary, untuk bisa memberikan pelayanan yang tepat,”pungkasnya.(fat)



Loading Facebook Comments ...