Search

Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo Pertimbangkan Petisi Bubarkan FPI

Izin organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI) dikabarkan akan habis pada Juni 2019. Kemudian beredar petisi online yang meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak memperpanjang izin FPI.
Izin organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI) dikabarkan akan habis pada Juni 2019. Kemudian beredar petisi online yang meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak memperpanjang izin FPI.

Jakarta, reportasenews.com- Mengingat akan berakhirnya ijin organisasi FPI di Indonesia, mari kita bersama-sama menolak perpanjangan ijin mereka. Karena organisasi tersebut adalah Merupakan Kelompok Radikal, Pendukung Kekerasan dan Pendukung HTI, demikian keterangan dalam Petisi Penolakan Perpanjangan Izin Front Pembela Islam (FPI)  yang dibuat oleh Ira Bisyir pada Senin (6/5) lalu,  telah viral dan ramai dibicarakan di media sosial.

Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo mengatakan, akan mempertimbangkan petisi online yang meminta Kemendagri   tidak memperpanjang izin FPI. Namun Tjahjo mengaku belum ada pembahasan terkait persoalan itu.

“Itu (petisi) nanti tetap menjadi bahan pertimbangan. Satu orang pun tetap menjadi bahan pertimbangan, apalagi ini sudah banyak. Tapi ini belum sampai kita bahas, karena belum ada pengajuannya,” kata Tjahjo di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Tjahjo mengatakan, akan melakukan evaluasi terhadap organisasi pimpinan Habib Rizieq Syihab itu. Namun dia mengungkapkan hingga saat ini belum ada surat pengajuan perpanjangan izin yang dilayangkan FPI, sehingga pihaknya belum bisa membahas atau melakukan evaluasi.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menanggapi isu pembubaran Front Pembela Islam (FPI). Wacana ini berkembang setelah muncul Petisi Penolakan Perpanjangan Izin Front Pembela Islam (FPI) yang ditandatangani lebih dari  300 ribu orang menolak perpanjangan izin Ormas FPI oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Siapa pun dan apa pun, kalau tidak mendukung bahkan menggerogoti Pancasila dan UUD 1945, ya harus kita berantas. Apa pun tindakan, apalagi ideologi, kalau bertentangan, mengancam dan mengkhawatirkan keutuhan NKRI dan pancasila ya harus kita hilangkan,” ujar Said Aqil kepada Gatra.com di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, belum lama ini

Kendati FPI memiliki amaliyah ibadah yang sama dengan PBNU, Said Aqil mengaku heran dengan berbagai langkah yang dilakukan FPI yang menimbulkan keresahan dan perpecahan.

“NU dan FPI sama-sama aswaja dalam amaliyah, tapi saya tidak mengerti asal mulanya gimana, saya tidak tahu gimana asalnya, siapa yang bikin,” ujar pengasuh Pondok Pesantren Ats Tsaqafah Ciganjur ini.

Menurut Said Aqil, bukan merupakan ulama jika mengadu domba serta memprovokasi masyarakat. Ulama seharusnya memandang masyarakat dengan kasih sayang, tidak memprovokasi, tidak mengajak umatnya bermain keras dan terpecah belah.

“Mana ada kiai yang adu domba dan ajak berantem? Kalau ada yang mau cerai, ditahan. Berantem diakurkan. Kena musibah, diajak sabar. Ulama itu ilmunya mumpuni, mengamalkan ilmunya, akhlaknya baik dan tidak mencintai dunia,” pungkas Said Aqil. (tjg)

 




Loading Facebook Comments ...