Search

Nur Alam Gugat Saksi Ahli KPK Basuki Wasis, Karena Salah Gunakan Dasar Hukum

Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. H. Nur Alam, SE
Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. H. Nur Alam, SE

Jakarta, reportasenews.com–Dr. Ir. Basuki Wasis, M.si adalah Saksi ahli yang dihadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”) dalam kasus mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. H. Nur Alam, SE, dinilai telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena menggunakan dasar hukum yang salah ketika menyampaikan pendapatnya sebagai ahli di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dan juga dalam laporan yang telah dibuatnya, Nur Alam merasa dirugikan. Atas pertimbangan itulah kemudian Nur alam mengajukan Gugatan Perdata terhadap Basuki Wasis, melalui Pengadilan Negeri Cibinong, dengan Nomor Perkara Perdata No. 47/Pdt.G/2018/PN. Cbi.

Menurut Kuasa Hukum Nur Alam, Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si sebagai saksi ahli KPK telah membuat laporan yang tidak benar. Pertama, dalam laporan tersebut Basuki Wasis mengakui telah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor: 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomasa sebagai metode dan analisa kerusakan tanah sebagai akibat  kegiatan pertambangan nikel.

Kedua, Basuki Wasis menggunakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: Kep-43/MENLH/10/1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Daratan sebagai metode dan analisa untuk kegiatan pertambangan nikel. Sementara berdasarkan PP No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian, nikel digolongkan sebagai bahan galian yang strategis dan termasuk dalam Bahan Galian Golongan A.

Pelanggaran lainnya adalah melakukan penentuan kerusakan lingkungan ketika pada masa tambang, sehingga bertentangan sendiri dengan dasar hukum yang dipergunakannya, yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: Kep-43/MENLH/10/1996 yang mengatur bahwa penentuan perbedaan relief, kemiringan dasar galian dan seterusnya hanya dapat ditentukan pada akhir masa penambangan.

“Ketika mengakhiri keterangannya di muka persidangan perkara tipikor atas nama terdakwa Dr. H. Nur Alam, SE, tergugat Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. telah mengakui secara tegas bahwa penentuan dan perhitungan kerusakan lingkungan akibat penambangan seharusnya dilakukan pada akhir masa tambang,” papar Kuasa Hukum Nur Alam.

Kuasa Hukum berpendapat dasar tuntutan KPK terhadap kliennya mengacu pada hasil laporan Basuki Wasis. Jadi dalam hal ini kesalahan bukan pada KPK, karena KPK tidak bisa menolak dan harus menerima isi Laporan tersebut sebagai suatu kebenaran.

Berdasarkan pasal 38 UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK jo pasal 5 ayat (1) KUHAP jo pasal 7 ayat (1) huruf h, KPK diberi wewenang untuk meminta Keterangan Ahli.

Yang menjadi persoaalan dalam perkara ini, adalah Tergugat Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si yang membuat Laporan Perhitungan Kerugian Akibat Kerusakan Tanah dan Lingkungan, yang isinya mengandung ketidakbenaran.

Bagi Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. gugatan yang diajukan oleh Dr Nur Alam bukan untuk yang pertama kali dialami. Sebelumnya Basuki juga sudah pernah digugat di Pengadilan Negeri Cibinong perkara No. 215/Pdt.G/2017/PN.Cbi. terkait dengan posisinya sebagai saksi ahli dalam kasus lingkungan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Riau. Gugatan perkara tersebut berakhir dengan putusan perdamaian, dimana Basuki Wasis kemudian mencabut sejumlah keterangan yang diberikannya di muka persidangan.

Kuasa Hukum Nur Alam mengaskan gugatan perdata yang diajukan tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk mengkriminalisasi Basuki Wasis, melainkan untuk mendapatkan keadilan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Seperti diketahui Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam diatahan KPK dengan tuduhan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sultra, selama 2009 hingga 2014.




Loading Facebook Comments ...