Search

Nur Mahmudi Penuhi Panggilan Unit Tipikor Polres Depok

Nur Mahmudi Ismail saat mendatangi Unit Tipikor Polres Depok. (foto:ltf)
Nur Mahmudi Ismail saat mendatangi Unit Tipikor Polres Depok. (foto:ltf)
Depok,reportasenews.com  – Mantan Wali Kota Nur Mahmudi Ismail tersenyum saat memenuhi panggilan penyidik Unit Tipikor Polresta Depok terkait kasus korupsi Jalan Nangka. Dirinya datangnya menggunakan Kijang Inova warna hitam bernopol B 7359 UB bersama tiga kuasa hukumnya.
Kendati tak sempat memenuhi pemanggilan pada pekan lalu, mantan presiden Partai Keadilan (kini PKS) terlihat bugar saat turun dari mobilnya persis di depan ruang Satreskrim Polresta Depok.
Ketika ditanya perihal kesehatannya, Nur Mahmudi Ismail hanya senyum kepada awak media tanpa mengeluarkan sepatah kata.
“Pak Nur dalam kondisi sehat dan siap menjalani pemeriksaan,” kata kuasa hukumnya, Iim Abdul Halim kepada wartawan di Mapolresta Depok, Kamis (13/9/2018).
Sebelumnya, setelah mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Harry Prihanto meminta Unit Tipikor Polresta Depok menunda pemeriksaan atas kasus korupsi Jalan Nangka, kini giliran mantan Wali Kota Nur Mahmudi Ismail yang mengajukan. Penundaan pemeriksaan itu dikarenakan presiden Partai Keadilan (PK) pertama yang kini berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengalami sakit akibat main voli saat HUT RI ke-73.
Kuasa hukum Nur Mahmudi Ismail, Iim Abdul Halim mengatakan kliennya hari ini tidak dapat memenuhi pemeriksaan yang telah dijadwalkan Unit Tipikor Polres lantaran sakit. Maka dari itu, selaku kuasa hukum kami menyampaikan hal tersebut kepada pihak penyidik untuk menunda hingga Senin (10/9/2018).
“Pak Nur hari ini mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan. Setelah Senin (10/9/2018) mendatang Insya Allah beliau siap mengikuti jadwal penyidik. Karena beliau sedang harus diperiksa lagi ke dokter,” kata Iim kepada wartawan di Mapolresta Depok, Kamis (6/9/2018).

Perlu diketahui, Nur Mahmudi dan bekas Sekda Depok Harry Prihanto ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembebasan lahan Jalan Nangka pada Senin (20/8/2018) oleh Unit Tipikor Polresta Depok.

Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan negara merugi hingga Rp 10,7 miliar. (jan/ltf)




Loading Facebook Comments ...