Search

Opini Dewi Tanjung: Jika Terbukti Ajukan Saksi Palsu, Saya Akan Seret BW ke Penjara

Dewi Tanjung. (Ist)
Dewi Tanjung. (Ist)

SAYA memantau jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui channel YouTube. Sidang menghadirkan para saksi dari BPN sebagai Pemohon. Sebelum sidang dimulai, para saksi dimintai sumpahnya sebelum bersaksi. Satu per satu para saksi dimintai kesaksiannya.

Saya perhatikan setiap ucapan kesaksian para saksi, hampir semua banyak yang tidak relevan dan seperti dipaksakan untuk menjadi saksi. Ada beberapa kesaksian yang bersaksi membahas sesuatu hal yang di luar konteks hasil Pilpres. Sedangkan sidang di MK ini adalah sidang membahas sengketa hasil Pilpres, bukan membahas proses  Pemilu, dan lain-lain.

Harusnya pengacara BPN ini memberikan dan menunjukan bukti-bukti adanya kecurangan hasil Pilpres. Ada beberapa kesaksian para saksi, yang menurut saya, benar-benar jauh dari substansi materi gugatan hasil Pilpres. Dalam penilaian saya, kesaksian para saksi jelas sangat diragukan kebenarannya. Para saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan kesaksian atas permintaan dan undangan BPN dan pengacara BPN.

Maka dari itu, saya akan melaporkan pengacara BPN atas laporan kebohongan pada publik tentang saksinya merasa terancam dan  kesaksian palsu. Kenapa saya berani mengatakan adanya indikasi palsu dan kesaksian yang tidak relevan dengan materi gugatan.

Contoh, kesaksian Agus yang mengatakan adanya DPT yang invalid, tapi dia sendiri tidak pernah melakukan investigasi mengecek ke lapangan. Dan, saksi Agus ini mengatakan dirinya diancam mau dibunuh, tapi itu pengancaman terjadi sebelum bulan April. Jadi, korelasinya sama hasil Pelpres itu dari mana.

Kesaksian Saudara Idham Amirudin yang berasal dari Makasar yang menuduh adanya NIK siluman di Kabupaten Bogor dan di beberapa wilayah. Idham mengatakan adanya NIK Siluman di Kabupaten Bogor, tapi faktanya yang menang di Kabupaten Bogor, Prabowo-Sandi menang dengan meraih 70,25% suara, Jokowi Maruf Amin hanya mendapatkan 29,89% suara.

Jadi, kalau mau dibilang adanya NIK palsu dan kecurangan, tentu pertanyaan kita, yang curang itu siapa? 01 atau 02? Karena fakta di lapangan justru yang menang 02.

Lalu, saksi Idham juga menuduh adanya NIK dan DPT siluman di Sulsel dan bilang yang benar hanya ada 6 TPS. Tapi faktanya di Sulsel, Prabowo-Sandi juga mendapatkan suara terbesar seperti di Enrekang 71% dan di Pinrang 60% suara.

Idham Amirudin menuduh kecurangan adanya DPT dan NIK siluman justru di daerah-daerah dimana 02 mendapatkan suara terbanyak.

Saksi yang satu ini sangat luar biasa sekali. Beliau tinggal di sebuah pelosok kampung di Makasar, tapi bisa update soal adanya NIK siluman di Kabupaten Bogor yang dia sendiri tidak pernah tinggal di Kabupaten Bogor. Dia sendiri tidak pernah mengecek ke lapangan, hanya berdasarkan informasi yang didapatkan dari Gerindra.

 

Kesaksian Farida Afiyanti dari Batola yang mengatakan adanya arahan di WAG Group akan kinerja Jokowi soal dana desa. Yang lucunya, Farida ini dimasukkan ked alam Group itu pada tanggal 15 September dan keluar tanggal 21 September 2018, lalu dimana adanya kecurangan dan arahan untuk memilih 01. Sedangkan kampanye baru dimulai tanggal 23 September 2018.

Kesaksian saudari Beti dari Boyolali yang mengatakan adanya penggelembungan suara di Boyolali. Beri mengatakan dirinya bersusah payah datang dari Desa Teras ke Desa Juwangi menempuh perjalanan selama 3 jam kaerna kondisi jalan yang rusak parah. Tapi, faktanya jalan dari Teras ke Juwangi hanya ditempuh 1 jam lebih dan kondisi jalanan sudah beraspal.

Di sini kesaksian para saksi diragukan kebenarannya, karena dari hal yang kecil saja para saksi sudah berbohong.

Maka dari itu, saya akan mempelajari bersama tim pengacara saya terlebih dahulu. Kemudian saya bersama tim pengacara akan melaporkan Bambang Widjojanto (BW) dkk.

Hukum harus ditegakkan dengan kejujuran dan kebenaran. Seorang pengacara dan saksi disumpah sebelum dimintai keterangannya. Apabila saksi memberikan keterangan yang tidak benar, itu masuk dalam laporan kesaksian palsu seperti diatur dalam Pasal 242 KUHP Pidana ayat 1.

Hal ini harus ditindak tegas agar ke depannya tidak ada lagi pemasangan saksi palsu dan memberikan keterangan palsu. Mungkin dalam waktu dekat ini, saya akan melaporkan Bambang Widjojanto dkk ke pihak yang berwajib.

Wassallam,

MARI KITA BUDAYAKAN KEJUJURAN AGAR KEBENARAN ITU TERUNGKAP

Jakarta 22 Juni 2019

Dewi Tanjung




Loading Facebook Comments ...