Search

Panwaslu Kota Pasuruan Deklarasi Tolak Politik Uang Pada Pilkada Jatim

Kalangan pejabat dan tokoh masyarakat yang menandatangani untuk tidak terima uang pada pilkada. (foto:abd)
Kalangan pejabat dan tokoh masyarakat yang menandatangani untuk tidak terima uang pada pilkada. (foto:abd)

Pasuruan, reportasenews.com – Jelang pilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Panwaslu Kota Pasuruan ajak masyarakat kota untuk tolak politik uang dan politisasi yang mengarah pada SARA. Ajakan tersebut disampaikan dalam deklarasi bersama calon pemilih dan stakeholder Kota Pasuruan, di kantor Panwaslu Kota, Rabu (14/2/2018).

Ketua Panwaslu Kota Pasuruan, Nico Trisno Prahoro mengungkapkan, masyarakat harus lebih peduli dan lebih memahami politik uang itu merupakan pembodohan politik.“Menghindari politik uang yang menyebabkan kebodohan politik dan menghindari politisasi SARA, yang dapat mengganggu simbol-simbol kebersatuan anak bangsa dan dapat menimbulkan permusuhan,” jelas Nico.

Dikatakannya, dalam pesta demokrasi yang akan berlangsung pada Juni 2018 nanti, ada dua cara untuk mengantisipasi politik uang dan politisasi SARA, yakni dengan cara Soft Action dan Hard Action.“Soft Action adalah sosialisasi peserta pemilu, komunikasi termasuk deklarasi yang kita lakukan dengan stakeholder kepemiluan seperti KPU, Panwas, Peserta Pemilu,” jelasnya.

Nico menjelaskan, soft action ini merupakan pendekatan dan edukasi kepada partai politik tentang Maslahat dan Mudharatnya tentang politik uang, dan resiko yang ditanggung. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah hard action. Cara ini berupa penindakan dengan tegas yang berujung dibawa ke pengadilan.”Upaya ini harus jadi perhatian semua pihak,” terang Nico.

Untuk antisipasi, pihaknya juga lakukan langkah sosialisasi dan membuat Gerakan Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) terdiri Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Untuk memproses kasus pelanggaran pemilu hingga ke pengadilan karena sudah termasuk tindak pidana pemilu. Tahapan itu panjang. Kata Nico, Kota Pasuruan cukup dengan langkah Soft Action.

Pihaknya juga menghimbau, kalangan masyarakat yang mengetahui dan ingin melaporkan tindakan politik uang maupun politisisasi SARA, bisa melaporkan langsung kepada Panwaslu dengan menyertakan dua alat bukti.

Panwaslu Kota Pasuruan meminta tim sukses menghindari adanya Black Campaign hingga kampanye negatif.”Ini dilakukan untuk kelancaran proses pilkada nanti,” tutup Nico. (abd)




Loading Facebook Comments ...