Search

Panwaslu Soroti ASN Pada Pilkada 2018

Panwaslu Kabupaten Pasuruan yang menggelar diskusi bersama KPU dan awak media. (foto/abd)
Panwaslu Kabupaten Pasuruan yang menggelar diskusi bersama KPU dan awak media. (foto/abd)

Pasuruan, reportasenews.com – Jelang penetapa calon Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan dan akan digelarnya masa kampanye mulai tanggal 15 Februari mendatang, Panwaslu Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, menyoroti Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan. Namun hal itu masih dalam dikaji.

Kajian itu berupa surat himbauan netralitas aparatur sipil negara (ASN) ke Pemda Pasuruan. Hal itu diungkapkan ketua Panwaslu Kabupaten Pasuruan, Ahmari dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka pengawasan pemilu partisipatif pemilihan umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan tahun 2018, dengan awak media, Senin (5/2/2018).

Ahmari menjelaskan, bahwa pihaknya saat ini perlu melakukan penyelarasan pemahaman terkait independensi GTT dan PTT.”Panwaslu telah mengirimkan surat kepada Pemerintah Kabupaten terkait netralitas ASN. Hanya saja, surat tersebut berupa himbauan itu dan belum mencantumkan keberadaan GTT dan PTT, soal terlibat dukung mendukung di Pilkada,” tandas Ahmari.

Menurut dia, pihaknya mengirimkan surat himbauan (netralitas ASN) langsung ke Sekda, pertengahan Januari 2018 lalu. Namun secara spesifik belum menyebut soal keterlibatan GTT dan PTT. Mesk status tidak tetap, guru atau pegawai ini juga menerima fasilitas dari pemerintah daerah, setidaknya berupa gaji atau honor. Karena honor dianggap dapat berpengaruh pada netralitas.

Karena itu, secepatnya Panwaslu akan memantapkan bakal menyusulkan surat himbauan, agar GTT dan PTT juga bersikap harus bersikap netral dan tentunya dilarang terlibat ataupun dukungan pada Pilkada nanti.“Dalam waktu dekat kami akan kembali kirimkan surat himbauan serupa (netralitas ASN), menyangkut GTT dan PTT ke Pemkab Pasuruan,” beber dia.

Merujuk Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilgub, Pilbup dan Pilwali tahun 2018, dalam Pasal 71 ayat 1 disebutkan ‘bagi pejabat negara, ASN, pejabat daerah, TNI/Polri, Kades dan Lurah dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon’.

“Ada aturan yang mengikat pejabat negara dan ASN agar tidak terlibat langsung dukungan,” urainya.

Berdasar imbauan Menteri Dalam Negeri terkait penyelenggaraan Pilkada serentak 2018, proses pemberian sanksi terkait pelanggaran netralitas ASN dipersingkat, dengan langsung diberhentikan sementara setelah sidang selesai digelar.

Prosesnya tidak panjang seperti PP Nomor 53 tahun 2010 lalu, yang harus lisan, tertulis dua kali. Selanjutnya bila ASN terbukti melanggar netralitas, Bawaslu berkoordinasi dengan KASN, Kemenpan RB dan Kemendagri untuk selanjutnya ASN bersangkutan akan diberhentikan sementara. (abd)




Loading Facebook Comments ...