Search

Panwaslu Tidak Akan Menindak Pelaku Pengrusakan APK, Jika Ilegal

Panwas Perlihatkan Baliho Yang Dirusak. (foto:ltf)
Panwas Perlihatkan Baliho Yang Dirusak. (foto:ltf)
Depok, reportasenews.com – Meskipun KPUD Kota Depok belum mengeluarkan contoh APK yang diatur sesuai ketentuan, namun di sejumlah titik Banyak APK yang sudah terpasang. Banyaknya APK yang sudah terpasang membuat pengawas pemilu tingkat kecamatan melakukan koordinasi pada caleg yang gambarnya terdapat pada APK.
Panwaslu Kecamatan Beji berharap para caleg tidak bandel dengan melanggar aturan yang sudah ditentukan KPUD. Lantaran APK yang dapat dipasang memiliki aturan dari segi ukuran, lokasi pemasangan, serta jumlah APK yang dapat dipasang di titik yang sudah ditentukan.
Saat ini terpantau APK milik sejumlah caleg seperti caleg DPR Propinsi, DPR-RI, DPD serta DPRD yang berada di wilayah Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok. Lantaran banyak APK yang hingga kini belum disahkan oleh KPUD Kota Depok namun sudah banyak terpasang. Dalam waktu dekat Panwaslu bersama Satpol PP akan turun untuk melakukan pembersihan
“Saat ini panitia pengawas pemilu hanya menghimbau atau mengingatkan para caleg agar tidak melakukan pemasangan. Lantaran Apk yang tidak sesuai akan kami tindak dengan cara kami turunkan harapan dari kami para caleg Tim Sukses agar dapat bekerja sama untuk menjaga keharmonisan jalannya Pilpres serta Pileg.
Kami selaku pengawas Pemilu tidak dapat menindak mereka yang melakukan pengrusakan APK yang sudah terlebih dahulu dipasang lantaran pemasangan APK yang dilakukan saat ini kami katakan ilegal sehingga pada kejadian yang ada di wilayah Kelurahan Beji Timur APK yang dirusak hanya kami turunkan dan kami catat untuk dijadikan temuan yang nantinya akan dilaporkan ke Bawaslu tingkat Kota. sedangkan sangsi untuk pelaku yang sudah merusak APK jika tertangkap mungkin hanya dapat kami introgasi. Lantaran keberadaan AKP sendiri belum seuai aturan KPUD.” Ujar Poerwito Handoyo, Divisi Pencegahan, Kecamatan Beji.
Namun salah seorang caleg mengatakan lambatnya aturan KPU membuat dirinya memasang APK. Kami memasang APK di tempat yang menurut kamu itu strategis dan tidak mengganggu masyarakat, kami juga baru tahu kalau poster atau stiker tidak diperbolehkan dipasang di kendaraan kurangnya sosialisasi dari Kpu membuat kami merasa dirugikan lantara jika APK yang sudah kami pasang diturunkan kami harus mengeluarkan biaya untuk cetak APK kembali, Ujar Rudiat, Caleg.
Banyaknya alat peraga kampanye atau APK yang sudah terpasang dalam waktu dekat Akan dibersihkan. Sedangkan mereka yang tidak terima dengan perusakan APK yang dilakukan oknum yang tidak jelas hanya dapat kami terima laporan dari mereka yang merasa dirugikan. Lantaran keberadaan APK dari mulai pemasangan sampai di rusak kami hanya menerima laporan setelah APK itu dirusak sedangkan pemasangan kami tidak diberitahukan. (Ltf)



Loading Facebook Comments ...