Search

Pelapor TKD Berharap Pidana Tetap Jalan

Pengembalian uang dugaan korupsi   pengelolaan tanah kas desa (TKD) kepada penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo. (foto:fat)
Pengembalian uang dugaan korupsi pengelolaan tanah kas desa (TKD) kepada penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo. (foto:fat)
Situbondo,reportasenews.com – Meski Kepala  Desa (Kades) Demung dan Kades  Langkap, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur,  sudah mengembalikan uang dugaan korupsi   pengelolaan tanah kas desa (TKD) kepada penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo, dengan nominal sebesar Rp.807 juta.
Namun, para  pelapor kasus dugaan korupsi pengelolaan TKD pada dua desa di Kecamatan Besuki, Situbondo berharap,  agar masalah pidananya tetap diproses oleh penyidik Pidsus Kejari Situbondo.
Seperti yang disampaikan Iwan Setiawan, pelapor dugaan penyalahgunaan pengelolaan TKD Demung.Dia berharap kepada Kejaksanaan Negeri (Kejari) Situbondo untuk tidak mengehentikan kasus tersbut sampai di situ. “Kalau saya pribadi sebagai pelapor menginginkan demikian,”kata Iwan. Setiawan.
Menurutnya, apa yang disampaikannya bukan tanpa dasar. Sebab, dalam  Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, di sana sudah ditegaskan bahwa, pengembalian kerugian negara tidak menggugurkan pidana. “Karena itu, masalah ini tetap saya perjuangkan,” ujarnya.
Ada beberapa upaya hukum yang kemungkinan akan ditempuh. Di antaranya, berkirim surat ke Kejaksaan Tinggi (Kejati), Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kalau memungkinkan dan cukup syarat, saya akan mengajukan praperadilan,” kata Iwan.
Yang pasti, terang Iwan, dirinya belum bisa mempraperadilankan Kejari Situbondo. Pasalnya, kejaksaan sendiri belum memutuskan status kasus tersebut. “Cuma sekarang belum diputuskan, dan masih dipertimbangkan oleh Kejari,” tambah pria asal Desa Demung itu.
Iwan mengatakan, dirinya membutuhkan bukti-bukti keputusan terhadap kasus itu untuk mengajukan praperadilan. Seperti foto copian surat penghentian penyidikan perkara (SP3). “Kalau bentuk SP3 atau depnoring, saya akan minta foto copiannya, sebagai bekal dalam mengambil langkah hukum lanjutan,” terangnya.
Rudi Bagas, pelapor dugaan penyalahgunaan pengelolaan TKD Desa Langkap mengatakan, dirinya juga akan menempuh upaya hukum yang lain. Bahkan, sejak pengembalian uang tersebut, dia langsung mengirimkan surat ke Presiden, Kejagung, dan Kejati Jatim. “Tidak bisa pidananya gugur dengan pengembalian barang bukti,” katanya.
Bagas mengatkan, jika kejaksaan menghentikan kasus itu, tidak akan menimbulkan efek jera bagi desa. Padahal, selama ini banyak penyelewengan oleh pemerintah desa. “Saya juga akan mengajukan praperdilan,” pungkasnya.
Kasie Pidsus Kejari Situbondo, Reza Aditya mengatakan, untuk kasus ini memang belum ditentukan statusnya. Kejaksaan masih akan mendalami. Dalam waktu dekat ini, pihaknya sudah bisa memutuskan sebagai tindak lanjut dugaan penyalahgunaan TKD Demung dan Langkap.
Reza mengatakan, terhadap pengelolaan TKD di dua desa itu, kejaksaan dibantu aparat pengawas intern pemerintah (APIP) Inspektorat Pemkab Situbondo. Dari hasil pendalaman kasusnya, kejaksaan maupun APIP menyepakati, ada kesalahan adiminstrasi dalam pengelolaan TKD, “Karena itu, kita memulihkan dengan meminta mengembalikan uang TKD untuk dimasukkan ke kas desa masing-masing,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dua Kades di Kecamatan Besuki, Situbondo, JawaTimur mengembalikan dugaan korupsi pengelolaan TKD, dengan nominal sebesar Rp.807 juta. Masing-masing Rp.680 juta keuangan TKD Demung, dan Rp.127 juta TKD Langkap.(fat)



Loading Facebook Comments ...