Search

Pemilik Fikasa Group Kembali Dilaporkan ke PMJ atas Dugaan Penipuan Rp 18 Miliar

Advokat Bryan Roberto Mahulae bersama rekan dari kantor pengacara LQ Indonesia Lawfirm saat melaporkan para pemilik Fikasa Group ke Polda Metro Jaya (PMJ), Jumat (7/8/2020). (Ist)

Jakarta, reportasenews.com – Kantor pengacara LQ Indonesia Lawfirm kembali melaporkan para pemilik Fikasa Group ke Polda Metro Jaya (PMJ), Jumat (7/8/2020). Mereka yang dilaporkan adalah Agung Salim, Elly Salim, Bhakti Salim, Dewi Salim, dan Tjandra Widjaja.

Advokat Bryan Roberto Mahulae dari LQ Indonesia Lawfirm mengatakan lima petinggi Fikasa Group dilaporkan atas dugaan kasus pidana perbankan dan penipuan pasar modal dengan kerugian sekitar Rp 18 miliar dengan 11 orang korban.

Laporan tersebut telah diregister dengan LP # TBL 4672/VIII/YAN 2.5/2020/ SPKT PMJ, tanggal 7 Agustus 2020.

Bryan menjelaskan, LQ Indonesia Lawfirm dipercaya para korban untuk menjadi kuasa hukum mereka guna mengawal kasus tersebut. “Ini laporan polisi yang ketiga ditangani LQ Indonesia Lawfirm untuk Fikasa Group,” kata Bryan kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (8/8/2020).

Bryan mengungkapkan, para terlapor menerbitkan surat hutang dan Repo melalui anak perusahaannya, PT Wahana Bersama Nusantara dan Tiara Global Propertindo, yang berujung hilangnya dana nasabah yang disetorkan. “Ini modus pidana yang dilakukan para terlapor,” ujarnya.

Itu sebabnya, Bryan meminta para korban lainnya tidak takut melaporkan dugaan pidana tersebut agar dapat diusut pihak kepolisian. “Kami telah membuka posko pengaduan korban investasi fiktif di nomor 0818899800. Para korban yang terkena kerugian investasi bodong, silakan melapor,” katanya.

Minta Perhatian Presiden Jokowi

Sementara founder LQ Indonesia Lawfirm, Alvin Lim, SH, MSc , CFP mengungkapkan keprihatinannya atas maraknya perusahaan investasi bodong yang memakan banyak korban masyarakat. Kondisi ini, menurut dia, tak lepas dari lemahnya pengawasan dan pencegahan yang dilakukan regulator perusahaan keuangan.

“Apakah OJK sudah melaksanakan tugasnya dengan baik apabila laju korban investasi bodong terus bertambah?” kata Alvin.

Untuk itu, Alvin Lim meminta Presiden Jokowi perduli terhadap penegakan hukum, terutama memberantas investasi bodong.

Sebagai mantan Vice President Bank of Amerika, Alvin Lim menilai turunnya ekonomi 5% pada kuartal II – 2020 tidak lepas dari lemahnya kontrol penegakan hukum di bidang keuangan. Uang masyarakat yang ditipu para mafia investasi bodong dilarikan ke luar negeri. Sehingga, tidak heran jika  ekonomi Indonesia akan terus menurun, selain imbas pandemi COVID-19.

“Masyarakat yang uangnya ditipu mencapai ratusan ribu orang dengan sekitar 30-an perusahaan investasi yang gagal bayar dan memakai modus PKPU untuk menghindari tanggung jawab,” papar Alvin.

Alvin kembali meminta Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara agar tegas memerintahkan aparat penegak hukum menindak perusahaan investasi bodong. Sebab, kata dia, tugas advokat hanya mampu mengawal kasus pidana. Sementara penyidikan merupakan wewenang Polri untuk memproses aduan masyarakat.

“Hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kasihani masyarakat dan rakyatmu, Bapak Presiden,” ucap Alvin Lim.

Hingga berita ini ditayangkan, salah satu terlapor, Agung Salim, yang dihubungi melalui pesan WhatsApp, belum memberikan tanggapan atas laporan tersebut. (Tjg)




Loading Facebook Comments ...