Search

Pemkab Situbondo, Wajibkan Sekolah Formal Mengikuti Program Madin

Bupati Dadang Wigiarto, saat  bertemu dengan pihak-pihak terkait di ruang  Intelegence Room (IR) Pemkab Situbondo, pagi kemarin
(foto:fat)
Bupati Dadang Wigiarto, saat  bertemu dengan pihak-pihak terkait di ruang  Intelegence Room (IR) Pemkab Situbondo, pagi kemarin (foto:fat)

Situbondo,reportasenews.com – Pemkab Situbondo akan menerapkan kebijakan baru bagi dunia pendidikan,  yakni semua sekolah formal di  Kabupaten Situbondo,  akan   diwajibkan untuk  mengikuti program madrasah diniyah (Madin).

Namun, menerapan Madin tersebut  akan  disesuai dengan  tingkatan sekolah  masing-masing. Seperti untuk jenjang pendidikan SD itu akan mengikuti diniyah Awwaliyah, jenjang pendidikan tingkat SMP kelas Wustho, sedangkan jenjang pendidikan  tingkat SMA kelas Ulyaa.

Usai meminpin rapat dengan OPD terkait dan Kantor  Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Situhondo, Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto mengatakan, saat ini, pihak  masih   melakukan  pembahasan tentang  pelaksanaan teknis oleh tim  gabungan, antara tim dari Pemkab Situbondo, Kemenag, Komisi IV, serta perwakilan guru Madin di Kabupaten Situbondo.

“Untuk mematangkan tehnis, tim ini akan kumpul setiap minggu untuk persiapan progresnya. Saya akan memantau langsung,” kata Bupati Dadang Wigiarto, Jumat (19/20/2018).

Menurutnya, meski belum ditentukan teknisnya, namun  ada beberapa gambaran umum yang direncanakan dalam pelaksanaan diniyah.  Dengan harapan,  penerapan Madin ini  tidak sampai mengganggu proses belajar mengajar (PBM)  di sekolah. “Untuk  tahap awal, kami akan mewajibkan pada jenjang tingkat sekolah  SD ,” ujar  Bupati Dadang Wigiarto.

sedangkan teknis penerapannya  akan diserahkan kepada pihak yang sudah dipercaya untuk  membahasnya. Hasil pembahasan tersebut nantinya juga akan menjadi rancangan peraturan bupati (perbup). “Kalau semua pihak duduk bersama, semua problem akan diketahui potensi masalahnya, proses peyelsaiannya akan ketemu,” imbuh Dadang.

Bupati Dadang Wigiarto menegaskan, selain itu, untuk mewujudkan penerapan Madin ini, pihaknya jua akan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM). Untuk anggarannya, kemungkinan  akan dianggarkan di perubahan anggaran dan pendapatan balanja (APBD) 2019, karena APBD induk sudah selesai dibahas.

“Karena tahapan menuju anggaran dalam proses, sebaiknya mematangkan teknis secepatnya. Sehigga pada PAPD, kebijakan anggaran mulai tercover. Tentu, di APBD induk 2020 sudah ful tercover,” kata Bupati Dadang.

Namun, setelah di jenjang SD berjalan, pihaknya  akan menindaklanjuti ke jenjang SMP formal, kemudian SMA. Targetnya, semua pelajar di Situbondo bisa mengikuti program madin. “Akan kita wajibkan semuanya, dalam waktu dekan ini, mulai di jenjang SD dulu,” terangnya.

Dadang mengaku, kewajiban mengikuti diniyah substansinya sama dengan program Baca Tulis dan Hafal Alquran (BTHQ) yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah. Dia memastikan, keduanya akan saling melengkapi. “Tidak akan bertentangan karena substansinya sama,” pungkasnya.

Bupati Dadang memang melakukan pertemuan dengan Komisi IV DPRD, beberapa guru, dan Kemenag Situbondo untuk membahas perda madin, kemarin. Perda ini disahkan DPRD tahun 2017 lalu, dan sampai saat ini belum dilaksanakan. karena itu, Komisi IV merasa perlu mendapatkan penjelasan langsung dari Bupati.

Sementara itu, ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo Janur Sasra Ananda mengaku, kini sudah ada titik temu terkait pelaksanaan regulasi tersebut. Dalam waktu yang tidak lama, program diniyah untuk sekolah formal sudah bisa berlajan. “Karena Bupati sangat serius menyikapi pelaksanaan Perda  Madin ini,”katanya.(fat)




Loading Facebook Comments ...