Search

Perekaman KTP-E Membludak, Disdukcapil Pontianak Buka Pelayanan Ektra

Suasana di Kantor Disdukcapil Pontianak
Suasana di Kantor Disdukcapil Pontianak

Perekaman KTP-E Membludak, Disdukcapil Pontianak Buka Pelayanan Ektra

PONTIANAK RN.COM – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak membuka pelayanan Ektra khusus perekaman KTP elektronik (KTP-el) pada hari Sabtu dan Minggu.

Pelayanan di luar hari kerja ini sebagai antisipasi membludaknya warga yang belum melakukan perekaman KTP-el.

“Selain hari kerja, kita juga membuka pelayanan pada hari Sabtu – Minggu mulai pukul 08.00 – 12.00 WIB, khusus bagi warga yang belum melakukan perekaman data KTP-el,” ujar Kepala Disdukcapil Kota Pontianak, Suparma saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (7/9).

Untuk hari kerja, pihaknya tetap melayani warga untuk perekaman data KTP-el hingga sore hari. Meskipun diakuinya, jam kerja hanya sampai pukul 15.15 WIB tetapi untuk menyelesaikan perekaman data, pelayanan pun dilakukan di luar jam kerja.

“Memang jam kerja hanya sampai pukul 15.15 WIB, tetapi kalau masih ada warga yang ingin melakukan perekaman data, tetap kita layani hingga sore hari, biasanya hingga pukul 16.00 atau 17.00 WIB,” katanya.

Tidak hanya membuka pelayanan diluar hari kerja, pihaknya juga meluangkan waktu memberikan pelayanan di tempat bagi warga yang menderita sakit dan tidak memungkinkan untuk datang ke kantor camat maupun Disdukcapil.

Ia mempersilakan warga yang menderita sakit dan tidak bisa datang untuk merekam data KTP-el untuk menghubungi Disdukcapil.

“Nanti petugas kita akan mendatangi rumah warga bersangkutan untuk direkam datanya.  Kemarin ada yang sakit, 5 orang yang menghubungi saya untuk direkam datanya karena mereka tidak memungkinkan datang langsung ke kantor,” kata Suparma.

Suparman mengimbau kepada warga yang belum melakukan perekaman KTP-el untuk segera melakukannya. Bila tidak, maka dipastikan warga bersangkutan tidak bisa mengakses berbagai pelayanan publik seperti pelayanan administrasi di Pemkot, mengurus SIM, BPJS, pembukaan rekening bank, penerimaan bantuan-bantuan pemerintah dan urusan lainnya.

Hal ini lantaran secara keseluruhan pelayanan publik sudah berbasis online dan sudah ada kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan instansi lembaga pengguna.

“Setiap segala urusan akan berdasarkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nanti akan dicek apakah yang bersangkutan masuk dalam database kependudukan sehingga semua harus memiliki KTP-el,” tuturnya.

 




Loading Facebook Comments ...