Search

Perpu Pembubaran Ormas Harus Melalui Pertimbangan MA

Hendardi
Hendardi

Jakarta, reportasenews.com – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No. 2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2013 tentang Ormas.

Ketua Setara Institute, Hendardi mengatakan, secara ketatanegaraan, Perppu ini adalah jalan konstitusional bagi pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dalam persepktif pemerintah belum memiliki dasar hukum atau dasar hukum yang tersedia dianggap tidak memadai.

“Perppu ini langsung berlaku tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan DPR,” ujar Hendardi dalam siaran persnya yang diterima reportasenews.com, Rabu (12/7).

Perihal keabsahan dikeluarkannya Perppu, lanjut Hendardi, pemerintah dengan aparat keamanan dan intelijen, adalah pihak yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan ancaman keberbahayaan dari suatu organisasi masyarakat berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki.

“Sepanjang itu tersedia, maka ancaman keberbahayaan tersebut adalah yang paling valid menjadi landasan dikeluarkannya Perppu, karena ketentuan yang ada dalam UU 17/2013 dianggap tidak mampu menjangkau keberbahayaan itu secara cepat,” tutur Hendardi.

Menurut Hendardi, secara prinsipil, pembatasan dan atau pembubaran ormas dimungkinkan dalam hak asasi manusia, meski dengan syarat-syarat yang ketat dan harus dilakukan berdasarkan UU.

Apalagi organisasi semacam HTI yang selama ini beroperasi dianggap telah mengusik kohesi sosial umat dan mengancam sendi-sendi bernegara.

Namun demikian, mekanisme pembubaran ormas sebagaimana dalam Perppu 2/2017 semestinya tetap dilakukan dengan pertimbangan Mahkamah Agung dan tetap menyediakan mekanisme keberatan melalui badan peradilan.

“Karena dalam konstruksi Negara hukum demokratis setiap kerja dan produk organ Negara harus bisa divalidasi dan diperiksa oleh organ Negara lain, sebagai manifestasi kontrol dan keseimbangan (check and balances),” imbuh Hendardi. (tan)




Loading Facebook Comments ...