Search

Petrokimia Gresik  Siapkan Pupuk Bersubsidi 2019

Dirsar PG Meinu Sadariyo (tengah) menandatangani SPJB disaksikan Komisaris PG Mahmud Nurwindu (kiri) dan Dirsar PI Achmad Tossin Sutawikara (dua dari kiri), dan perwakilan distributor PG. (foto:dik)
Dirsar PG Meinu Sadariyo (tengah) menandatangani SPJB disaksikan Komisaris PG Mahmud Nurwindu (kiri) dan Dirsar PI Achmad Tossin Sutawikara (dua dari kiri), dan perwakilan distributor PG. (foto:dik)
Gresik, reportasenews.com – Distributor pupuk bersubsidi jaringan PT Petrokimia Gresik (PG) menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi untuk tahun anggaran 2019 di Yogyakarta pada hari ini, Senin (10/12/2018).
Direktur Pemasaran (Dirsar) PG Meinu Sadariyo menyatakan bahwa penandatanganan SPJB oleh distributor merupakan langkah awal dalam mekanismepenyaluran pupuk bersubsidi.
“Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah, sehingga distributor dan kios resmi wajib tertib administrasi. Penandatanganan SPJB pada hari ini adalah salah satu bentuk ketertiban dalam administrasi,” tegas Meinu.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 47 Tahun 2018, lanjut Meinu, alokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2019 ditetapkansebesar 8,87 juta ton atau berkurang 676 ribu ton jika dibandingkan dengan alokasi tahun 2018 (9,55 juta ton).
“Sebagai produsen pupuk milik negara, kami tentunya siap menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan penugasan atau alokasi yang ditetapkan pemerintah,” ujar Meinu.
Dalam kesempatan ini juga Meinu kembali menegaskan kepada seluruh distributor dan kios resmi untuk senantiasa menyalurkan pupuk berubsidisesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah, baik dalam Permentan, Pergub, maupun Perbup.
“Kios resmi juga harus memastikan bahwa petani yang berhak atas pupuk bersubsidi adalah petani yang terdaftar dalam kelompok tani, menyusunRencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK, dan memiliki lahan pertanian kurang dari dua hektar,” jelas Meinu.
Lebih lanjut Meinu menyampaikan bahwa terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan oleh distributor pada tahun 2019. Pertama, distributor wajibmempromosikan produk PG. Kedua, menjalin komunikasi dengan instansi terkait di daerah. Ketiga, memastikan penyaluran pupuk bersubsidi sesuaidengan peraturan pemerintah, membuat laporan penyaluran, serta membina dan memantau kinerja kios resmi yang menjadi jaringannya.
Sementara itu Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Achmad Tossin Sutawikara menyampaikan apresiasi terhadap langkah awal PG dalam penandatanganan SPJB untuk penyaluran pupuk berubsidi tahun 2019.
Terkait berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2019, Tossin menyatakan bahwa produsen pupuk dibawah holding PT Pupuk Indonesia (Persero), hendaknya melihat hal ini sebagai tantangan sekaligus peluang yang harus dijawab.
“Tantangannya adalah bahwa penyaluran pupuk bersubsidi harus dipastikan tepat sasaran dan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan olehpemerintah. Sedangkan peluangnya adalah bahwa Petrokimia Gresik harus mampu memaksimalkan penjualan pupuk non-subsidi retail dan produkpengembangan lainnya dalam rangka mewujudkan diri sebagai produsen pupuk dan bahan kimia untuk solusi agroindustri,” ujar Tossin.
Untuk memperkuat penyaluran pupuk berubsidi pada tahun 2019, lanjut Tossin, PT Pupuk Indonesia (Persero) akan menerapkan Sistem InformasiNiaga (SIAGA). Sistem ini merupakan jaringan Teknologi Informasi (TI) untuk memantau stok dan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV (kios resmi) secara real time.
“Pada tahun 2019 pemerintah pun mulai menerapkan sistem Kartu Tani. Kami memandang SIAGA dan Kartu Tani ini sebagai solusi terhadapketertiban administrasi penyaluran pupuk bersubsidi yang berbasis teknologi informasi,” jelas Tossin.
Di tempat yang sama, Komisaris PG Mahmud Nurwindu berpesan agar PG bersama distributor dan kios resmi senantiasa mematuhi seluruhperangkat peraturan yang berlaku. Khusus distributor dan kios resmi, Nurwindu menghimbau agar tidak terlibat dalam kesalahan sepertipenyelewengan, penimbunan, menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan sebagainya.
“Kami selaku komisaris sudah meminta kepada Direksi Petrokimia Gresik agar tidak perlu segan-segan untuk memberhentikan kerjasama distribusijika distributor atau kios resmi terbukti melakukan kesalahan tadi,” pungkas Nurwindu. (dik)



Loading Facebook Comments ...