Malang, reportasenews.com – Dewan Pertimbangan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang, gerilya mencari Bakal Calon Wakil Wali Kota Malang. PKB memutuskan untuk mengusung Petahana Wali Kota Abah Anton dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.
Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB Kota Malang Arief Wahyudi mengemukakan keputusan partai memang hanya mencari bakal pendamping Petahana Abah Anton.
“PKB sudah menutup Bakal Calon Wali Kota Malang. Untuk N-1 sudah kami pilih, yaitu Abah Anton. Secara defacto, satu-satunya calon Wali Kota dari PKB ya Abah Anton,” kata Arief saat Launching Penjaringan Bakal Calon Wakil Walikota periode 2018-2023 di Kantor DPC PKB Jalan Tlogomas 1, Kota Malang, Senin (21/8).
Ia mengatakan, partai memang masih belum memutuskan calon yang diusung menjadi pendamping Petahana Abah Anton dalam Pilkada 2018. Ia berharap, pasangan yang akan dipilih nantinya juga mempunyai visi misi yang sesuai dengan partai.
“Mudah-mudahan untuk N-2 (Bakal Calon Wakil Wali Kota Malang) nanti visi misinya sesuai yang diinginkan DPC. Insyaallah Abah Anton juga siap didampingi,” katanya.
Terkait kriteria, Arief menambahkan, Bakal Calon Wawali Kota Malang nantinya adalah sosok yang tidak anti dengan Pancasila. Jika yang bersangkutan anti dengan Pancasila, tidak akan diterima PKB, karena tidak sejalan dengan visi misi partai.
Rencananya pendaftaran akan dibuka mulai hari ini sampai sepuluh hari kerja ke depan.
“Pendaftaran dibuka mulai hari ini Senin, 21 Agustus 2017 sampai 4 September 2017. Siapa saja boleh mendaftar, baik partai politik, pengusaha, akademisi, maupun ulama asalkan sesuai visi dan misi PKB,” tegasnya.
Dicopot
Sementara itu, terkait dengan posisi Sutiaji yang sudah mengambil formulir pendaftaran bakal calon wali kota lewat PDIP, PKB juga sangat menyayangkan. Bahkan, Sutiaji yang saat ini menjadi Wakil Wali Kota Malang diusulkan untuk dicopot keanggotaan dari PKB, karena saat mendaftar tidak izin ke partai.
“Posisi Sutiaji di PKB, usulan dari bawah dicabut keanggotaan, karena dia tidak pamit. Padahal, berangkatnya dari PKB, jadi apapun yang dilakukan kader partai harus izin PKB,” kata Sekretaris DPC PKB Kota Malang Zamroni.
KPU RI sudah menetapkan tanggal pencoblosan Pilkada Serentak 2018 yaitu 27 Juni 2018. Rencananya, ada 171 daerah yang mengikuti Pilkada 2018. Di Jatim, Kota Malang menjadi salah satu peserta pilkada serentak ini.
Adapun untuk tahapan pilkada, pada Juni 2017 sudah dimulai diantaranya perekrutan petugas hingga pemuktahiran data pemilih. Untuk pendaftaran calon dari partai akan dimulai Januari 2018. Selanjutnya, Februari 2018 masuk masa kampanye dan Juni 2018 dilakukan pemungutan suara. Dua minggu kemudian untuk menghitung hasil akhir rekapitulasi.(dif)
