Search

Politik HKTI Moeldoko adalah Kedaulatan Pangan

Moeldoko hadir meresmikan Kantor HKTI Kalbar sekaligus mengkukuhkan pengurus DPW HKTI Kalbar. (foto:das)
Moeldoko hadir meresmikan Kantor HKTI Kalbar sekaligus mengkukuhkan pengurus DPW HKTI Kalbar. (foto:das)

Pontianak, reportasenews.com – Ketua Umum HKTI Jendral TNI (Purn) Moeldoko mengungkapkan ada lima persoalan utama yang dihadapi sektor pertanian Indonesia saat ini.

Antara lain kerusakan tanah, kapitalisme, teknologi, manajemen serta pemasaran pascapanen.

“Selamat saya ucapkan pelantikan hari ini. Dan selamat bekerja, ada 5 lima persoalan yang dihadapi petani dan pertanian di Indonesia, dan yang telah dilantik ini harus memahami persoalan pertanian ini,” kata Ketua Umum HKTI, Moeldoko, saat Pelantikan ketua dewan pimpinan HKTI Provinsi  Kalimantan Barat di Pontianak, Minggu (5/8).

Tampak hadir saat acara pelantikan, Sekretaris Umum DPN HKTI Mayjen TNI (Purn) B Budi Waluyo, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, Pj Gubernur Kalbar Dodi Riyadmaji, Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono, perwakilan Kodam XII/Tpr.

Yang pertama, kata Moeldoko, adalah persoalan tanah, yang rusak  dan sempit. Kerusakan tanah ini antara 0,2 sampai 0,3 akibat penggunaan pestisida yang berlebihan dan penggunaan pupuk.

Pestisida adalah bahan atau zat kimia yang digunakan untuk membunuh hama, baik yang berupa tumbuhan, serangga, maupun hewan lain di lingkungan kita.

Pestisida digolongkan menjadi insektisida, herbisida, nematisida, fungisida, dan rodentisida.

Selain itu, kerusakan tanah disebabkan akibat pemupukan an-organik yang berlebihan. Hanya karena ingin menghasilkan pertanian yang baik, namun tidak tepat menggunakan ukuran pupuk yang proporsional.

“Masalah pemupukan ini banyak ditemui di Jawa, namun di Kalimantan masalah yang dihadapi adalah tanah gambut, saya sudah banyak koordinasi dengan Ketua Gambut Nasional, tentang bagaimana menyelesaikan persoalan gambut di wilayah Indonesia,” jelasnya.

Masalah kedua yang dihadapi kedua adalah masalah permodalan atau kapital. Petani selama ini telah disiapkan skema dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR), tetapi hal ini ternyata dalam penerapannya tidak mudah.

“Saya ucapkan terima kasih kepada pak Ketua DPW HKTI Kalimantan Barat, mencoba menjadi fasilitator mengkomunikasikan dengan pihak perbankan,” harapnya.

Persoalan yang ketiga adalah penerapan teknologi. Masyarakat petani di Indonesia hanya sekedar bertani, dan belum terbiasa dengan penerapan teknologi.

Pertanian hanya sekedar Bertani, bukan untuk mendapatkan hasil optimal. Sehingga didalam mengelola pertanian masih menerapkan system tradisional, sehingga ini sulit dipertahankan.

“Karena teknologi suatu kebutuhan. Contoh saat ini saya mengembangkan benih padi M70E, artinya hanya 70 hari sudah bisa panen, padi biasa 105 hari panen, berarti menghemat 35 hari.  Hasil riset yang terakhir padi yang dihasilkan kurang lebih 80 ton.

Bahkan saat ini, M- 400 sudah bertebaran dimana-mana, saya sudah bilang kepada petani setahun yang lalu, untuk 5.000 hektar, ini musim tanam sekarang 8.000 hektar, bahkan saya mengembangkan kentang saat ini, maksimum rata-rata nasional 15 ton, namun hasil yang saya dapatkan ini satu hektar bisa mendapatkan antara 25 – 30 ton karena teknologi,” paparnya.

Tanah-tanah yang rusak, jelas Moeldoko, tidak dapat diperbaiki namun bisa diperbaiki dengan penerapan teknologi.

Persoalan keempat yang dihadapi petani, adalah persoalan manajerial. Petani Indonesia tidak biasa dengan manajemen.

“Ini yang harus pelan-pelan kita cari solusinya, karena selama ini petani tidak tahu total harga pokok pertaniannya, sehingga tidak tahu untung ataupun rugi,” ujarnya.

Persoalan yang terakhir adalah persoalan pasca panen. Cara mengelola pasca panen itu juga sulit bagi petani.

“Khusus padi, lost-nya dengan cara panen tradisional 10 persen. Bayangkan kalau menanam satu juta hektar, berarti 100.000 hektar yang hilang,” ungkapnya.

Dengan pendekatan teknologi, dan mesin panen, petani kita masih kehilangan tiga persen. Belum persoalan pasca panen, adalah masalah harga, akibat sulitnya menyalurkan produksi.

“Untuk itulah HKTI harus hadir ditengah mereka, menyelesaikan 5 persoalan tadi. Petani kita udah bagus, HKTI untuk mencarikan solusi, dan HKTI bisa menjembatani petani kepada periset, seperti perguruan tinggi,” ucapnya.

Moeldoko juga mengungkapkan saat ini Indonesia memiliki dua HKTI, namun HKTI yang dipimpinnya  diklaimnya memiliki legalitas.

“Legalitas itu memiliki dasar hukum dari Kemenkumham, legalitas itu penting namun ada yang jauh lebih penting adalah legitimasi. Nah legitimasi itu muncul di masyarakat, adalah soal karya-karya kita di masyarakat dan bekerja dengan positif akan mendapatkan tempat di hati petani, tak perlu teriak-teriak,” tegasnya.

Moeldoko juga menjelaskan politik HKTI adalah politik pangan, yang menuju kedaulatan pangan.

“Itulah politik yang sangat nyata, dengan begitu perjuangkan lah, nasib petani kita harus diperjuangkan,” tutupnya.(das)




Loading Facebook Comments ...