Jakarta, Reportasenews.com – Semakin dekatnya pelaksanaan Pilkada 2018, Isu mahar politik semakin marak terjadi akhir akhir ini. Kebanyakan isu ini muncul dari mereka yang gagal diusung parpol.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sudah ada beberapa kasus mahar politik terkait pilkada 2018 yang muncul ke publik.
Di Pilkada Jawa Timur, La Nyalla mengaku dimintai uang Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Di Pilkada Cirebon, Brigjen (Pol) Siswandi mengaku gagal dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera karena diminta mahar.
Sementara di Pilkada Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengaku diminta uang Rp 10 miliar oleh oknum di Partai Golkar dimasa kepemimpinan Setya Novanto.
Koordinator ICW Donal Fariz Nasution mengatakan, beberapa kasus tersebut barulah sebagian kecil yang sudah terungkap. Ia meyakini masih banyak kasus lain.
“Kasus mahar ini seperti gunung es. Tampak kecil di permukaan, tapi sangat besar di bawah permukaan,” ucap Donal saat jumpa pers di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (16/1).
Menanggapi maraknya isu mahar ini, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengingatkan calon kepada daerah yang ikut pilkada serentak tidak melakukan politik uang.
“Kami perlu menjelaskan ingin mengimbau agar kandidat mulai sekarang mau meluruskan niat mereka (calon kepada daerah) agar dalam proses menjadi atau mengikuti kontes pilkada dilakukan dengan baik dan tidak melakukan hal-hal yang berbau politik uang,” ujar Syarif seperti dikutip detik.com Selasa (16/1).
Sementara itu untuk mencegah maraknya politik uang, PPATK bekerja sama dengan KPU akan mengawasi rekening para pasangan calon hingga tim kampanye.
“Kita melakukan riset ada terjadi peningkatan laporan transaksi keuangan mencurigakan. Terlihat transaksi tunai yang meningkat dan sebagainya itu merupakan indikasi,” ungkap Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin di Jakarta, Selasa (16/1)
Sebelumnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meminta semua kalangan mencegah politik uang dalam Pilkada serentak 2018. Zulkifli mengingatkan para pasangan calon agar berkompetisi dengan cara-cara yang baik.
“Jangan menggunakan politik uang, jangan memecah belah dan memakai SARA. Pilkada harus dilakukan dengan cara yang bijak karena sesungguhnya kita berkompetisi,” katanya, seperti dikutip Antara, Minggu (14/1).
Isu mahar politik ini memang bukan barang baru yang selalu muncul di setiap hajatan pesta demokrasi. Bagi publik, perilaku tak terpuji ini bisa dirasakan namun sulit dibuktikan. (dik/berbagai sumber)
