Search

Dharma Pongrekun Duga Koalisi LSM Punya Agenda Khusus

IMG-20190728-WA0107

Jakarta,  reportasenews.com – Salah seorang calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2019-2023, Irjen Pol. Dharma Pongrekun menduga koalisi LSM yang menamakan diri Koalisi Kawal Capim KPK memiliki agenda khusus untuk mencoreng nama baik Polri terkait seleksi Capim KPK.

Dharma Pongrekun menyampaikan dugaannya itu untuk menanggapi Koalisi Kawal Capim KPK yang menyatakan mayoritas pendaftar yang berasal dari aparat penegak hukum maupun yang telah purnatugas tidak patuh dalam melaporkan LHKPN pada KPK. Koalisi Kawal Capim KPK menyampaikan pernyataan itu dalam rilisnya yang disebarkan pada 27 Juli 2019.

“Tanggal 13 Maret 2019. Itu saja sudah salah. Gue nggak peduli rilis ini. Gue tahu maksudnya,” kata Dharma Pongrekun usai membaca press release yang diterbitkan Koalisi Kawal Capim KPK di Pusdiklat Setneg Jakarta, Minggu (28/7/2019).

Dharma Pongrekun mengatakan pernyataan pers terkait ketidak-patuhan aparat penegak hukum melaporkan LHKPN memiliki tujuan tersembunyi. “Ya jelas untuk melemahkan Polri. Tapi, gue nggak perduli,” tegasnya.

Saat ditanya, apakah pernyataan pers koalisi berbagai LSM itu merupakan kelanjutan framing ICW pada awal seleksi Capim KPK yang menginginkan anggota Polri dan Kejaksaan sebaiknya mundur dari pencalonan?

“Lu tau dong, mereka ada yang bayar. Tau kan maksudnya,” jawab Pongrekun tanpa menjelaskan lebih detail tentang siapa pihak yang membayar dan siapa pihak yang dibayar.

Sehari sebelumnya, Koalisi Kawal Capim KPK menyatakan mayoritas pendaftar yang berasal dari aparat penegak hukum maupun yang telah purnatugas tidak patuh dalam melaporkan LHKPN pada KPK.

“Harus dipahami bahwa LHKPN merupakan suatu kewajiban hukum bagi setiap penyelenggara negara. Hal ini diatur dalam UU No 28 Tahun 1999, UU No 30 Tahun 2002, dan Peraturan KPK No 07 Tahun 2016. Dari instansi Kepolisian (baik polisi aktif atau pensiunan) misalnya, seluruh pendaftar dapat dikategorikan tidak patuh dalam melaporkan LHKPN,” tulis Koalisi Kawal Capim KPK dalam siaran persnya di Jakarta, 27 Juli 2019.

Begitu juga dengan Kejaksaan, menurut mereka, dari enam jaksa aktif atau pensiunan, hanya satu orang yang patuh dalam melaporkan LHKPN. Sedang untuk hakim aktif atau pensiunan, seluruh pendaftar juga tidak patuh dalam melaporkan LHKPN pada KPK.

“Melihat kepatuhan LHKPN ini rasanya cukup mengecewakan, karena setiap instansi sejatinya telah mengatur hal tersebut. Pada Kepolisian telah ada regulasi PerKap No 18 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian. Sedang Kejaksaan terdapat Instruksi Jaksa Agung No: INS-003 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pengisian LHKPN 2019.”

Untuk insitusi Kehakiman, terdapat aturan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No 147/SEK/SK/VIII/2017 tentang Kewajiban Penyampaian LHKPN di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

“Tentu jika dikaitkan dengan integritas, harusnya LHKPN dapat dijadikan salah satu indikator utama penilaian kelayakan dari pendaftar calon pimpinan KPK.”

Selain itu, Koalisi Kawal Capim KPK juga menguliti rekam jejak Pati Polri yang mendaftar Capim KPK. Menurut mereka, terdapat figur-figur yang sempat tersandung dugaan pelanggaran etik dan diduga melakukan intimidasi pada pegawai KPK.

Mereka mencontohkan Irjen Firli (mantan Deputi Penindakan KPK) yang diduga melakukan pertemuan dengan salah seorang kepala daerah, yang mana kepala daerah tersebut sedang diperiksa oleh KPK dalam sebuah kasus.

Selain itu, Koalisi Kawal Capim KPK juga menyebut Brigjen Antam Novambar yang sempat diberitakan diduga melakukan intimidasi terhadap mantan Direktur Penyidikan KPK, Endang Tarsa. Mereka juga menduga Antam meminta Direktur Penyidikan KPK bersaksi agar meringankan Budi Gunawan.

Sementara Irjen Dharma Pongrekun, menurut mereka, diketahui sempat menandatangani surat pemanggilan untuk Novel Baswedan terkait dugaan penganiyaan berat hingga menyebabkan tewasnya pelaku pencurian sarang burung walet di Bengkulu tahun 2004.

Tak hanya itu, menurut koalisi berbagai LSM ini, Dharma juga sempat diisukan melakukan pelanggaran prosedur saat mengeluarkan salah seorang tahanan ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

“Tentu informasi ini harus dikonfirmasi ulang oleh Pansel, jika ini terbukti benar, maka sepatutnya Pansel tidak meloloskan figur-figur tersebut,” tulis Koalisi Kawal Capim KPK dalam siaran persnya. (***)




Loading Facebook Comments ...