Search

Prof. Dr. Romli Atmasasmita SH : PRABOWO MELANGGAR UUD 1945

Prof. Dr. Romli Atmasasmita SH (foto: dok pribadi)
Prof. Dr. Romli Atmasasmita SH (foto: dok pribadi)

Jakarta, reportasenews.com-Pidato Prabowo Subianto di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019) malam mengatakan, masa depan bangsa bergantung pada sikap penyelenggara pemilu. Apakah Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membiarkan pemilu curang atau tidak. Bila abai, kata Prabowo, maka KPU telah membiarkan penjajahan terhadap rakyat Indonesia. Prabowo juga menyatakan sikapnya, saya akan menolak hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbeneran, dan ketidakjujuran.

BPN Prabowo-Sandiaga Uno akhirnya memaparkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh tim internal mereka. Pemaparan dilakukan oleh Prof. Laode Kamaluddin yang menyatakan pasangan Capres 02 Prabowo-Sandiaga Uno unggul dari pasangan capres 01 Jokowi-Maruf Amin.

Menurut Profesor Laode, berdasarkan penghitungan formulir C1 hingga Selasa pukul 00.00 wib, perolehan suara pasangan Jokowi-Maruf Amin memperoleh 44,14 persen atau 39.599. 832 suara. Sedangkan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno memperoleh 54,24 persen atau 48.657.483 suara.

“Jadi yang selama ini yang menanyakan datanya, ini datanya. Ini hasilnya pasangan Prabowo-Sandi unggul,” kata Laode.
Tulisan Prof Romli Atmasasmita SH di bawah ini bisa menjawab deklarasi kemenangan Prabowo-Sandiaga Uno :
PRABOWO MELANGGAR UUD 1945

Pakar hukum pidana Prof Romli Atmasasmita SH mengimbau kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tetap menghormati demokrasi sekaligus menegakkan hukum. Aktivitas deklarasi kemenangan yang berlebihan mendahului pengumuman dan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) termasuk inkonstitusional.

“Saya dosen FH Unpad (Universitas Padjajaran) sejak 1973 sekarang usia 75 tahun sangat prihatin jika ahli-ahli hukum tidak memberikan atau tidak berani memberikan advis sesuai keahliannya hanya karena lebih mementingkan kemenangan daripada tegaknya hukum. Pernyataan paslon 02 bahwa yang bersangkutan menang dan mendeklarasikan diri sebagai presiden dan wakil presiden RI yang sah sebelum dinyatakan hasil pemilu tanggal 22 Mei yang akan datang telah melanggar konstitusi UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), pasal 280 ayat (2) UU Pemilu dan pasal 107 KUHP“.

Pasal 22 E ayat (5) berbunyi:
Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu berbunyi:
Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau Peserta Pemilu yang lain.

Adapun pasal 107 berbunyi sebagai berikut :
(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Romli juga menyarankan pihak kubu 02 untuk bersabar dan menunggu pengumuman dan penetapan resmi dari KPU yang dijadwalkan pada 22 Mei 2019. Sembari menunggu pengumuman dan penetapannya, Romli menyarankan agar mengumpulkan semua bukti pelanggaran yang terjadi.

“Jika ada kecurangan bawa saja bukti-bukti tersebut ke Polri atau ke Bawaslu dan minta segera diproses,” kata Romli sembari berharap agar tidak mengerahkan massa (people power) yang berpotensi menimbulkan keonaran dan mengganggu stabilitas. (tjg)




Loading Facebook Comments ...