Search

Ratusan Buruh Tolak Omnibus Law di Kalbar Diterima Anggota Dewan

Wakil ketua DPRD Kalbar Prabasa Anantur menemui massa buruh berjanji meneruskan aspirasi para buruh. (foto:das)


Pontianak, reportasenews.com – Ratusan massa buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Kalimantan Barat, melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di jalan Ahmad Yani, persis di depan Gedung DPRD Kalimantan Barat, Selasa (13/10/2020).

Berbeda dengan aksi ribuan massa mahasiswa sebelumnya, yang dapat berorasi di halaman Gedung DPRD Kalimantan Barat, namun aksi ratusan buruh ini tertahan diluar pagar Gedung DPRD Kalimantan Barat.

Ketatnya penjagaan aparat kepolisian dengan kendaraan berlapis baja dan siaganya pasukan Brimob, termasuk ditambah kekuatan personil TNI AD, membuat ratusan massa tak diizinkan berorasi di halaman Gedung DPRD Kalimantan Barat.

Karena cuaca panas, seorang buruh peserta aksi jatuh pingsan. Pria berbadan besar ini harus dievakuasi dengan dengan digendong seorang aparat kepolisian dibantu anggota kepolisian lainnya.

Setelah diteduhkan di bawah pohon palem di halaman Gedung DPRD Kalbar, pria ini sempat menjalani pemeriksaan medis oleh PMI kota Pontianak, dan akhirnya dievakuasi menggunakan tandu menuju ke mobil ambulan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalimantan Barat.
Pria peserta buruh diduga alami dehindrasi atau kelelahan karena cuaca panas yang terik. 

Sementara  perwakilan aksi buruh ini diterima sejumlah anggota DPRD Kalimantan Barat untuk beraudensi sekaligus menyampaikan tuntutan para buruh yakni menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja. 

Ignasia (52) salahsatu srikandi aktivis buruh yang tergabung dalam Konferensi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) berorasi dengan lantang dihadapan ratusan peserta aksi menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.

“Saya dari pengurus serikat buruh Kalimantan Barat, kami datang menolak Omnibus law. Undang-undang  Cipta Kerja ini berpihak kepada pengusaha, kita lihat saja nanti apakah UU bisa direvisi, atau tidak. Kami ingin perjuangankan hak hak para buruh,” tegas Ignasia.


Seorang peserta aksi unjuk rasa buruh jatuh pingsan dan harus digotong hingga dievakuasi ke mobil ambulan. (foto:das)

Hal senada juga disampaikan Zainal, aktivis buruh yang menolak Omnibus Law, dan mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) untuk membatalkan pengesahan RUU Omnibus Law ini.

“Undang-undang Cipta Kerja Omnibus law ini merugikan kaum buruh. Jika undang-undang Cipta Kerja diterapkan, buruh akan semakin terpuruk karena hilangnya jaminan sosial, kesehatan maupun pesangon, serta uang THR. Inilah yang dikuatirkan kaum buruh,” ucapnya.

Dalam aksi buruh ini, massa meminta anggota DPRD Kalimantan Barat juga mengikuti Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, menolak Omnibus Law.
Usai menemui anggota dewan, giliran anggota Dewan diwakili Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Prabasa Anantur menemui massa buruh di luar pagar Gedung DPRD Kalimantan Barat.

Prabasa dihadapan massa buruh, berjanji meneruskan aspirasi para buruh di Kalimantan Barat menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja ke DPR RI juga ke pemerintah pusat.

“Kami hanya menyerap dan meneruskan aspirasi para buruh, namun kami tidak bisa menolak, karena ini adalah Undang-undang, bukan kewenangan kami menolak. Kewenangan kami terbatas, hanya peraturan daerah yang bisa kami tolak, namun jika sifatnya Undang-undang bukan kewenangan kami,” tegas Prabasa.

Ditanggapi Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, massa buruh merasa puas dan akhirnya membubarkan diri secara tertib.Aksi ratusan massa buruh berlangsung damai. (das)




Loading Facebook Comments ...