Pontianak, reportasenews.com – Ribuan massa dari berbagai elemen organisasi kemasyarakatan di Pontianak mengelar aksi unjuk rasa menolak pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), Jumat (26/6) pukul 14.00 WIB. Berbeda dengan aksi kali ini, massa meminta peserta aksi tidak boleh satupun membawa bendera partai politik. Selain itu massa juga menuntun pulihkan nama baik Sultan Hamid II dan menetapkan Sultan Hamid II sebagai pahlawan nasional karena jasanya merancang lambang negara Garuda Pancasila.
Massa terlebih dahulu berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin kemudian berorasi dan melanjutkan aksi dengan mengelar longmarch menuju ke Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
Aksi dipimpin Sultan Pontianak IX, Syarif Machmud Melvin Alqadrie dan didampingi para habaib serta sejumlah tokoh masyarakat dan agama.
Orasi dilakukan silih berganti, termasuk Imam Front Pembela Islam (FPI) Kalimantan Barat, Habib Iskandar Alkadrie. Dalam orasinya, mereka meminta DPR RI tidak melanjutkan pembahasan usulan rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila, apalagi terkesan pembahasan ini dipaksakan karena masih di tengah pandemi Covid 19. Pembahasan ini juga dapat menganggu kemananan dan ketertiban masyarakat karena dikuatirkan muncul multitafsir dalam pembahasan ini.
Dalam orasinya, para habaib berpesan agar peserta aksi selalu menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis serta meminta tidak melakukan pembakaran bendera parpol manapun serta membawanya dalam aksi ini.
Aksi di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat sempat diwarnai turun hujan, sebagian massa pulang dan sebagian massa tetap bertahan hingga aksi selesai. Sebanyak 20 perwakilan massa diterima kalangan anggota DPRD Kalimantan Barat, diantaranya perwakilan FPI, Pemuda Pancasila, Laskar Pemuda Melayu (LPM), Persatuan Orang Melayu dan ormas lainnya. (das)
