Search

Rumah Cimanggis Harus Diselamatkan Pemerintah Sebagai Situs Sejarah

rumah cimanggis

Jakarta, reportasenews.com— Komunitas Sejarah Depok (KSD) menyesalkan ucapan Hussein Abdullah, Jubir Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, terkait Rumah Cimanggis. Husein dianggap terlalu menyederhanakan persoalan Rumah Cimanggis menjadi gerakan penolakan pembangunan UIII.

Sejarawan UI JJ Rizal menyebutkan gerakan yang diinisiasi Komunitas Sejarah Depok dengan tagar  #SelamatkanRumahCimanggis karena konsentrasi soal bagaimana agar situs sejarah itu selamat. Bukan pada upaya menolak keberadaan UIII.

“Sebab bagi kami tidak perlu membenturkan apalagi mempertentangkan atau malah menghilangkan antara dua hal yang sebenarnya sama fungsinya, yaitu medium pendidikan. Seperti juga universitas, bagi kami “situs sejarah” juga medium pendidikan,” ungkap JJ Rizal, dalam pernyataan yang diterima redaksi.

Apalagi yang akan didirikan adalah Universitas Islam Internasional yang disebut akan dijadikan pusat peradaban Islam. Bukankah Islam dan sejarah seperti gigi dengan gusi, dekat sekali. Peradaban Islam dengan dunia internasional pun lekat betul.

Pemerintah Yang Kurang Perhatian

Rumah Cimanggis sudah menjadi perhatian pemerhati sejarah dan budayawan sejak tahun 2011 lalu, ketika Komunitas Sejarah Depok mendaftarkan rumah Cimanggis ke kantor BPCB (Badan Pelestari Cagar Budaya) Serang yang mendapat No. 007.02.24.04.11.

Jadi tujuh tahun lebih sebelum heboh UIII. Pendaftaran ke BPCB Serang itu pun tindak lanjut dari kerja mengiventarisasi situs sejarah di Depok yang telah dilakukan pada 2012.

“Kami para sejarawan dan masyarakat Depok tentu tidak perlu repot melakukan upaya-upaya memperhatikan, menginventarisasi, mengumpulkan informasi kesejarahan dan mendaftarkan situs sejarah jika pemerintah menjalankan amanah UU Cagar Budaya No. 10 tahun 2011, yaitu “bahwa untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya” kata Farah Diba, salah satu aktivis KSD.

Rumah VOC di Cimanggis, Depok.

Rumah VOC di Cimanggis, Depok.

Heri Syaefudin, aktivis KSD juga bertanya mengapa Wapres JK tiba-tiba saja dan tanpa pernah ada sosialisasi dengan warga Depok tahu-tahu akan dibangun pusat peradaban Islam UIII.

Padahal dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Depok kawasan RRI itu adalah RTH. Yang santer terdengar justru berita pada tahun 2015  kawasan itu oleh Walikota Nurmahmudi disosialisasikan sebagai arboretum atau hutan kota yang bisa menjadi paru-paru dunia.

“Ini diperlukan sekali oleh Depok untuk memenuhi 30 persen kewajiban RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang saat itu baru bisa dipenuhi 9 persen RTH Publik. Sekaligus bisa difungsikan sebagai kawasan resapan yang menahan run off jika musim hujan tiba dan dengan demikian mengurangi kemungkinan banjir ke Jakarta,” ungkap Heri. (pek/tat)




Loading Facebook Comments ...