Search

Saksi Ahli: Mamalsukan Surat Dalam Kepengurusan Tanah Dituntut Pidana

Terdakwa kasus mafia tanah,  mantan Presiden direktur Jakarta royale golf club, Muljono Tedjokusumo hadir dalam persidangan. (foto:ist)
Terdakwa kasus mafia tanah, mantan Presiden direktur Jakarta royale golf club, Muljono Tedjokusumo hadir dalam persidangan. (foto:ist)

Jakarta, reportasenews.com – Sidang lanjutan perkara dugaan mafia tanah atau pemalsuan surat tanah dengan terdakwa Muljono Tedjokusumo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar), Rabu (27/2/2019). Dalam persidangan hari ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan keterangan saksi ahli, Dr Iing R Sodikin, Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) dibawah sumpah oleh penyidik Bareskrim Polri. Iing tak dapat menghadiri persidangan lantaran sedang menjalankan tugas.

Dalam keterangan yang dibacakan Jaksa Octa SH, Iing menegaskan, dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat tanah harus asli dan tidak boleh berdasarkan hasil fotocopy. Hal ini sesuai dengan PP nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Permen Agraria/Kepala BPN nomor 3 tahun 1997 dan standar prosedur pelayanan sesuai peraturan kepala BPN nomor 1/2010. Ditegaskan, pemalsuan terhadap tanda tangan maupun dokumen dalam mengajukan sertifikat tanah dapat dipidanakan.

“Apabila tanda tangan palsu, dipalsukan maka dapat dituntut secara pidana sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Jaksa Octa saat membacakan keterangan saksi ahli Iing R Sodikin di PN Jakbar, Rabu (27/2).

Jaksa Octa menambahkan, dalam keterangannya di BAP dibawah sumpah, Iing menjelaskan, surat girik yang telah dipergunakan untuk mengajukan alas hak tidak dapat dipergunakan kembali untuk mengajukan alas hak yang lain. Selain itu, sertifikat tana yang diterbitkan atas dokumen palsu telah cacat hukum dan dapat dibatalkan demi hukum. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan.

“Ahli menjelaskan sertifikat hak milik yang telah terbit merupakan produk pertanahan yang cacat prosedur dan dapat dibatalkan sesuai dengan Permen ATR/Kepala BPN nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan setelah ditemukan adanya rekayasa dalam penerbitan SHM tersebut dan diduga palsu,” katanya.

 Jaksa penuntut umum JPU kejaksaan negeri jakarta barat, Okta, S. H, membacakan Berita acara pemeriksaan terhadap saksi ahli Menteri ATR/BPN dalam persidangan.

Jaksa penuntut umum JPU kejaksaan negeri jakarta barat, Okta, S. H, membacakan Berita acara pemeriksaan terhadap saksi ahli Menteri ATR/BPN dalam persidangan.

Diberitakan, JPU mendakwa Muljono telah memalsukan surat dan menempatkan keterangan palsu pada akta autentik tanah di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Atas perbuatannya Muljono didakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) Pasal 264 Ayat (2) dan Pasal 266 Ayat (2) KUHP.

Perkara ini bermula dari laporan H. Muhadih, Abdurahman, dan ahli waris Baneng terhadap Muljono ke Bareskrim Polri yang tertuang dalam Laporan Polisi nomor 261/III/2016/Bareskrim Tgl 14 Maret 2016 dan LP 918/IX/2016/Bareskrim tanggal 7 September 2016.

Enam saksi pelapor, yakni Muhadi, Masduki, Suni Ibrahim, Abdurahmman, dan Usman serta Akhmad Aldrino Linkoln selaku kuasa hukum para pelapor mengungkapkan sejumlah bukti yang diduga dilakukan Muljono dan membuat tanah milik ahli waris di kawasan Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dikuasai Muljono.

Beberapa perbuatan itu di antaranya, penggunaan akta jual beli (AJB) orang lain sehingga terbit sertifikat atas nama Muljono. Selain itu, di tanah milik kliennya itu, Aldrino menyatakan, Muljono memasang plang atas namanya. Bahkan, Muljono menyuruh orang lain menjaga lahan tersebut. Akibatnya, ahli waris tidak bisa memasuki lahan karena dihalang-halangi penjaga tanah tersebut.

Tindakan-tindakan yang dilakukan Muljono ini membuat ahli waris meradang. Hal ini terutama saat mengetahui BPN ternyata menerbitkan sertifikat atas nama Muljono. Padahal, ahli waris tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan Muljono terkait tanah tersebut. Bahkan dalam kesaksiannya, Muhadi selaku ahli waris Ahmad Mimbora dan Salabihin Utong menegaskan tidak mengenal Muljono. (han)




Loading Facebook Comments ...