Search

SK Mentan Cacat Hukum, PTUN Diminta Kabulkan Gugatan PNS Kementan

Menteri Pertanian Amran Sulaiman. (foto:istimewa)
Menteri Pertanian Amran Sulaiman. (foto:istimewa)

Jakarta,reportasenews.com  – Sidang lanjutan gugatan terhadap Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian bernomor: 173/KPTS /KP.600/02/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas permintaan sendiri di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, kembali digelar, Kamis (6/9/2018).

Dalam kesimpulan, Asril Aminulah melalui kuasa hukumnya, Joko Dawoet kepada Majelis hakim yang di Ketuai Susilowati menyatakan, seluruh argumentasi yuridis serta fakta hukum yang telah dikemukakan penggugat dalam kesimpulan mengenai eksepsi serta permohonan penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Penggugat, tetap pada dalil – dalil hukum yang dikemukakan dalam gugatan dalam jawaban serta duplik, berdasarkan fakta dan bukti – bukti yang terungkap dipersidangan bahwa penggugat telah berupaya menempuh jalan yang diamanatkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan mengajukan penundaan proses maupun keberatan kepada Presiden RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pertanian RI.

“Berdasarkan fakta dan bukti penggugat, surat Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus bernomor B.912/F2/Fd.105/2018 tanggal 22 Mei 2018. Dan Pasal 238 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah RI nomor 11 Tahun 2017 tentang manageman pegawai negeri sipil, seharusnya tergugat tidak menerbitkan keputusan obyek sengketa,” terang Joko kepada wartawan Jumat (7/9/2018).

Selain itu sambung Joko, fakta hukum yang terungkap semakin jelas dan terbukti serta dikuatkan oleh keterangan Saksi Ahli, Harun Arsyad dimuka persidangan pada tanggal 23 Agustus 2018, selaku Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan, syarat formil pengunduran diri seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) selain memuat nama yang bersangkutan, harus memuat juga tempat dan tanggal lahir.

Dan apabila lanjut Joko, Aparatur Sipil Negara yang sudang menjadi tersangka tidak bisa dikeluarkan surat keputusan pemberhentian terhadap yang bersangkutan. Apabila, surat keputusan pemberhetian terhadap Aparatur Sipil Negara yang sudah menjadi tersangka tetap dikeluarkan, maka hal itu, merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku..

“Klien saya, sejak tanggal 21 Februari 2018, sudah ditetapkan tersangka oleh Jampidsus Kejagung dalam tindak pidana korupsi kegiatan bantuan fasilitas sarana produksi kepada kelompok tani binaan Penggerak Membangun Desa tahun 2015. Dan, keputusan obyek sengketa berupa keputusan tergugat Menteri Pertanian RI bernomor : 173/KPTS/KP.600/02/2018 yang diterbitkan tergugat pada tanggal 26 Februari 2018. Artinya, 5 bulan setelah penggugat ditetapkan penyidik menjadi tersangka,” ungkapnya.

Bahkan Tambah Joko, penggugat tidak pernah mengajukan permonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tertulis baik yang ditujukan kepada Presiden, Menteri maupun kepada atasannya. “Oleh karena itu, tindakan tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa cacat hukun, sehingga keputusan obyek sengketa haruslah dibatalkan dan kepada tergugat diwajibkan untuk mencabut keputusan obyek sengketa dan penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan dikabulkan untuk seluruhnya,” pungkas Joko. (*)




Loading Facebook Comments ...