Search

Soal Deklarasi KAMI, Ketua Umum GMNI: Jangan Bawa Sisa Residu Pilpres 2019

Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dihelat di Tugu Proklamasi Jakarta, Selasa (18/8/2020). (Ist)

Jakarta, reportasenews.com – Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dihelat di Tugu Proklamasi Jakarta, Selasa (18/8/2020), menuai pro-kontra di kalangan publik. Apalagi deklarasi ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, bahkan ada beberapa duta besar negara tetangga. 

Dalam deklarasi tersebut, KAMI menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya menuntut pemerintah bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19. Sayangnya, berdasarkan pantauan Satgas COVID-19, aksi tersebut tidak memperhatikan protokol kesehatan untuk pencegahan virus corona. 

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) Imanuel Cahyadi, misalnya, mengaku punya pandangan yang berbeda terkait deklarasi KAMI tersebut. Untuk gerakan-gerakan mahasiswa saat ini, menurut dia, harus punya substansi pada situasi bangsa di tengah pandemi COVID-19. 

Saat ini, menurut dia, justru yang penting ditumbuhkan adalah semangat yang positif dan optimis. Jangan membawa publik memiliki semangat yang sifatnya justru pesimis terhadap kemajuan bangsa kedepan. 

“Untuk itu, kami dari DPP GMNI menilai bahwa jangan sampai ada gerakan-gerakan yang sifatnya malah membawa pada polarisasi sisa-sisa residu dari Pilpres 2019,” kata Imanuel Cahyadi kepada wartawan, Kamis (20/8/2020).

Jika dilihat dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam deklarasi KAMI tersebut, kata Imanuel, afiliasinya ke orang-orang tua yang memosisikan diri sebagai oposan. “Jadi, kita melihat di tengah situasi ini, sebaiknya kita membangun semangat optimisme bangsa agar bisa lepas dari COVID-19 ini. Apalagi di momentum kemerdekaan,” tegas Imanuel. 

Meski demikian, Imanuel menyebut DPP GMNI menghargai KAMI yang membuat gerakan sebagai fungsi dari demokrasi. Namun, kata dia, yang menjadi catatan DPP GMNI adalah bentuk gerakannya.

“Agar ini mengarah ke aksi-aksi yang kongkrit. Jangan hal-hal umum yang ujung-ujungnya hanya mengimpun kekesalan untuk diarahkan pada hal-hal tendesius di tengah COVID-19 ini,” katanya. 

Terkait penanganan COVID-19, Imanuel mengakui banyak catatan kritis ditujukan kepada pemerintah. Dia mencontohkan data yang amburadul dan bantuan yang tidak menyentuh masyarakat terdampak COVID-19. “Ini lebih banyak masalah teknis,” tuturnya.

Menurut Imanuel, mahasiswa seharusnya membuat gerakan yang sifatnya sosial. Sehingga, mahasiswa dapat berkontribusi kepada negara di tengah COVID-19.

“Ini merupakan pandemi yang sifatnya global. Semua terdampak COVID-19. Jadi, COVID-19 ini memang ujian kemanusiaan buat kita samua untuk sama-sama berkontribusi nyata dan langsung menyentuh masyarakat yang terpuruk akibat COVID-19. Jadi, kalau memang mau membuat gerakan, buat gerakan yang konkrit,” kata Imanuel. 

Imanuel melihat dalam aksi KAMI tersebut, peserta saling berhimpitan tanpa memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Keselamatan yang menjadi prioritas pada situasi saat ini, menurut dia, justru diabaikan demi kepentingan-kepentingan yang sifatnya politis. 

“Ini justru malah kontradiktif dengan protokol atau protap pemerintah yang dikeluarkan, termasuk protokol dari Gubernur DKI yang memperpanjang PSBB transisi,” ucapnya. 

Dia menyayangkan sikap tokoh-tokoh yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat justru memperlihatkan hal sebaliknya. “Katanya gerakan moral, tapi malah mengabaikan moral itu sendiri. Mereka tidak memprioritaskan keselamatan simpatisan-simpatisan yang hadir pada deklarasi tersebut,” pungkas Imanuel. (Tjg)




Loading Facebook Comments ...