Search

Solidaritas Peduli Pilgub Akan Duduki KPU Papua Pertanyakan Verifikasi Pansus DPR

Solidaritas Peduli Pilgub Papua saat menggelar konfrensi pers untuk melakukan aksi. ( foto :riy)
Solidaritas Peduli Pilgub Papua saat menggelar konfrensi pers untuk melakukan aksi. ( foto :riy)

Jayapura, reportasenews.com – Proses verifikasi yang dilakukan pansus DPR Papua terhadap berkas bakal calon gubernur dan wakil gubernur papua dinilai tidak berdasarkan perintah undang undang dimana KPU yang seharusnya memiliki peran dalam melakukan verifikasi.

Untuk itu, Solidaritas Peduli Pilgub Papua (SP3 Papua) akan menduduki Kantor KPU Papua, DPR Papua dan MRP guna mempertanyakan keberadaan Pansus (Panitia Khusus) di DPR Papua dalam pilkada Gubernur Papua 2018.

Pasalnya, ribuan massa yang di dominasi anak-anak muda itu menilai, Pansus Pilgub di DPR Papua bekerja tanpa dasar hukum yang kuat dan terkesan menghambat-hambat proses tahapan pilkada yang di laksanakan oleh KPU Papua.

“Pansus di DPR Papua, tak memiliki dasar hukum. Mereka juga terkesan mengambil kewenangan kerja KPU. Ini hanya akan menghambat proses tahapan Pilkada yang telah berjalan. Karena fungsi Pansus juga tidak jelas. Kalau untuk menilai status orang asli Papua itu adalah wewenang MRP, sementara mereka (Pansus) di DPR Papua untuk apa,” ungka Ketua Solidaritas Peduli Pilgub Papua Chogoyanak Isak Giay SH, saat menggelar jumpa pers di Kotaraja Jayaputa Selasa (6/2) rencana aksi demo mereka.

Isak juga mempertanyakan posting anggaran yang digunakan dalam pendanaan untuk Pansus DPR Papua. Yang dikatakan tidak ada anggaran untuk Pansus itu.

“Diambilnya dari dana apa hingga adanya Pansus. Ini saya fikir syarat kepentingan, dan Pansus tidak bekerja atas prinsip kemaslahatan rakyat Papua, oleh karena itu Pansus kami minta ditutup. Kami menduga ada orang yang menseponsori mereka,”tegasnya.

Sekretaris SP3 Papua, Frans Magay ditempat yang sama menyayangkan kesepakatan yang telah dibuat antara KPU RI, Bawaslu RI, Ditjen Otonomi Daerah (Otda), KPU Papua dan Pansus. Yang dinilai sarat kepentingan kelompok maupun golongan dengan dalih kekhususan Papua.

“Jangan provokasi kedua kandidat di Papua, mari ciptakan pilkada yang damai dan aman ditanah Papua,”ucapnya.

Dirinya juga mempertanyakan keberadaan Pansus yang hanya berdasar pada Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) nomor 6 Tahun 2011, padahal Perdasus itu telah dibatalkan oleh MK.

“Lagi, kami pertanyakan keabsahan Pansus ini, jadi kami menuntut KPU Papua tetap melaksanakan tahapan Pilakda yang telah ada,”tegasnya.

Jikapun tidak, pihaknya mengancam akan melaporkan Komisioner KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), termasuk Pansus yang menyalahi aturan akan dipidanakan.

“Ya kalau tidak ikut aturan maka KPU kami laporkan ke DKPP, sementara Pansus kami akan Pidanakan karena di duga menghambat proses tahapan pilkada yang dilaksanakan oleh KPU. Apalagi mereka bekerja tak memiliki dasar hukum. Saya menilai bahaya bagi anggota Pansus yang bekerja dengan selembar kertas nota kesepahaman,” paparnya.

Aktivis Papua Leo Himen juga mengkritisi keberadaan Pansus. Menurutnya Pansus DPR Papua telah gagal paham hingga ikut campur dalam Pilkada.

“DPR Papua berbicara Perdasus ini kan keliru didalam susunan struktur peraturan ada undang-undang dan lainnya dan terakhir Pergub dan Perdasus. Kalau produk hukum di atas memerintahkan di bawah maka produk hukum di bawah itu gugur demi hukum. Dan tidak ada produk hukum lebih kecil mengatur undang-undang itu tidak ada ceritanya DPR Papua ini gagal paham,”katanya.

Menurutnya dengan adanya Pansus malah akan membuat kegaduhan dalam Pilakda Gubernur Papua. Dan berpotensi terjadi konflik antar warga Papua.

“Ini bahaya, malah DPR bisa memicu konflik di Papua. Saya juga meminta KPK periksa Pansus ini, terkait penggunaan dananya,”ucapnya.

Salah seorang kordinator demo, Marcel Moril menjelaskan, menyikapi dinamika yang disampaikan teman-teman, pihaknya berencana akan menggelar aksi demo damai Kamis esok.

“Demi akan kami gelar ke KPU kamis esok, ini pressure atau dukungan kami untuk KPU agar melaksanakan proses dengan baik. 1000 lebih massa akan kami turunkan dalam aksi ke kantor KPU nanti,” ucapnya.

Pansus DPR Papua melakukan verifikasi berkas para calon gubernur dan wakil gubernur papua karena mereka mengacu pada otonomi khusus padahal sesuai uu pkpu bahwa hanya kpud lah yang berhak melakukan verifikasi calon. Dengan adanya proses verifikasi ini diduga mempunyai syarat kepentingan politis sehingga pansus ini terkesan dipaksakan. (riy)

 




Loading Facebook Comments ...