Search

Sukseskan Proyek Jalan Tol Probowangi, Polres Situbondo Bentuk Satgas Anti Mafia Tanah

Kapolres AKBP Awan Hariono, saat memberikan keterangan pers kepada para wartawan. (foto:fat)
Situbondo,reportasenews.com – Untuk mensukseskan pelaksanaan  pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi), Kepolisian Resor (Polres) Situbondo, akan membentuk satgas anti mafia tanah dalam proyek nasional tersebut.
Kapolres Situbondo AKBP Awan Hariono mengatakan, pihaknya sengaja membentuk satgas anti mafia tanah, karena  sangat dimungkinkan ada mafia tanah dalam proyek jalan tol ini,  mengingat lahan tol seluas 1046 hektar di Situbondo itu diperkirakan bernilai triliuanam rupiah.
“Pembangunan jalan tol Probowangi  ini ibaratkan gula, pastinya ada banyak semut yang akan mengerubunginya. Makanya, saya bentuk satgas anti mafia tanah,”ujar Awan, Selasa (29/10/2019).
Menurutnya, pembentukan satgas anti mafia tanah ini untuk mengeliminir potensi gangguan Kamtibmas di Situondo,  yang dapat menghambat pembangunan Tol Trans Jawa tersebut.”Kita harus mengamankan Situbondo dengan mengeliminir mafia tanah,”bebernya.
Sementara itu, Kasatreskrim Polres Situbondo, AKP Masykur mengatakan, ada beberapa modus mafia tanah yang dihawatirkan terjadi, salah satunya mempersulit pengurusan pajak yang menjadi salah satu syarat pembebasan lahan.
“Kepala desa sudah kita ingatkan untuk mempermudah pengurusan pajak pemilik lahan yang terkena imbas pembangunan tol,” kata Masykur.
Lebih jauh Masykur menegaskan, pembentukan satgas anti mafia tanah melibatkan 10 personil intel dan 18 personil reskrim. Mereka akan menyisir titik-titik strategis yang berpotensi terjadi kamtibmas pembangunan tol sepanjang 172,90 meter itu.
Seperti diberitakan sebelumnya, 46 desa di wilayah Situbondo, Jawa Timur, yang tersebar di 14 kecamatan, dipastikan terkena pembebasan lahan Tol Probowangi. Total luasan lahan yang akan dibebaskan mencapai 1046 hektar, sebagian besar berada di wilayah Perhutani.
Gubernur Jatim telah menandatangani penentuan lokasi (penlok) dan akan segera dilakukan pembebasan lahan. Gubernur memastikan, masyarakat pemilik lahan akan mendapat ganti untung, bukan ganti rugi.(fat)



Loading Facebook Comments ...