Search

Surat PAW Belum Sampai ke Gubernur, Ketua DPD Golkar Meradang

 Ketua DPD Golkar Kabupaten Gresik H. Ahmad Nurhamim. (dik)
 Ketua DPD Golkar Kabupaten Gresik H. Ahmad Nurhamim. (dik)
Gresik, reportasenews.com – Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Gresik H Ahmad Nurhamim benar-benar dibuat meradang. Pasalnya, Pemkab Gresik terkesan main ping pong terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota FPG DPRD Gresik Markasim Halim Widianto yang loncat ke Partai Gerindra. Akibatnya, hingga Kamis (16/8/2018), surat PAW tersebut masih ngendon di Pemkab Gresik.
Mestinya, Surat PAW yang butuh rekomendasi dari Bupati Sambari Halim Radianto itu sudah terkirim ke Gubernur Jatim. Namun,  berdasarkan informasi dari DPD Golkar, hingga Kamis (16/8/2018) pagi, belum juga dikirim ke Gubernur Jatim H. Soekarwo untuk dimintakan pengesahan.
Padahal, PAW Markasim telah diajukan Golkar Gresik ke pimpinan DPRD Gresik pada 23 Juli lalu, kemudian dikirim ke KPU Gresik untuk verifikasi. Selanjutnya, pimpinan DPRD Gresik setelah terima verifikasi dari KPU,  pertanggal 2 Agustus sudah dikirim ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik(Kesbangpol) Pemkab Gresik untuk minta rekomendasi Bupati.
Praktis, proses PAW Markasim selama 25 hari hanya berputar-putar di instansi terkait dan tak kunjung dikirim ke Gubernur Jatim.
“Ada apa ini. Apa maunya Pemkab Gresik,” ujar Nurhamim dengan nada geram.
Padahal, lanjut Nurhamim, PAW teman-teman lain, seperti DPRD Lamongan dengan latar belakang sama, dalam waktu satu minggu sudah dikirim ke Gubernur Jatim. “Apa maunya ini PAW koq tak dikirim-kirim,” cetus mantan Wakil Ketua DPRD Gresik yang dikenal santun, penyabar dan dermawan ini.
Menurut Nurhamim, mengacu ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah (Pemda) pasal 193 ayat(1), dan pasal 194 ayat(1), dan peraturan tata tertib DPRD nomor 1 Tahun 2017, tentang tatib DPRD, di sana diatur ada waktu 14 hari untuk proses PAW mulai di DPRD, KPU dan Bupati Gresik hingga Gubernur Jatim.
Ditandaskan Nurhamim, pada Pasal 139 (1) UU Nomor  23 Tahun 2014 yang pada pokok intinya anggota DPRD dinyatakan berhenti antar waktu jika, meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan. “Nah, pada kasus Markasim ini, mantan anggota DPRD asal Golkar in mengundurkan diri resmi dengan dibuktikan surat pernyataan ditandatangani di atas materai dan disampaikan melalui partainya (DPD Golkar),” bebernya.
 Kemudian, partai yang bersangkutan melanjutkan maksud pengunduruan diri tersebut kepada Pimpinan DPRD.  “Sejak diterimanya pemberitahun dan pimpinan DPRD menerima verifikasi atas calon pengganti PAW dari KPUD, maka disediakan waktu 7  hari, Pimpinan DPRD harus menyampaikan usul pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat melalui Bupati  (pasal 194 (2) UU Nomor 23 Tahun 2014. Dan prosedur itu sudah dilakukan oleh DPRD dan KPU,” imbuhnya.
Namun, setelah surat masuk ke Bupati lewat Kesbangpol pada 2 Agustus,  hingga 16 Agustus atau setengah bulan lebih, surat PAW tersebut belum dikirim ke Gubernur.” Padahal,  Bupati sejak menerima usulan yang disampaikan Pimpinan DPRD tersebut diberikan waktu 7  hari pula, harus menyampaikan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat adanya pemberhentian anggota DPRD tersebut ( pasal 194 (3) UU Nomor  23 Tahun 2014),” ungkapnya.
Untuk itu, tambah Nurhamim, DPD Golkar langsung berkirim surat ke Gubernur Jatim soal PAW Markasim yang hingga Kamis (16/8/2018) pagi tak kunjung diproses oleh Bupati. “Pagi ini (Kamis,Red),  saya kirim surat tersebut ke Gubernur,” pungkas Bacaleg Golkar Dapil I (Gresik dan Kebomas) ini.
Sebelumnya, Kepala Kesbangpol Pemkab Gresik Choirul Anam menyatakan telah menerima surat PAW Markasim Halim Widianto pada 2 Agustus. Surat itu kemudian diproses. Namun, Choirul Anam mengaku bahwa wewenang Kesbangpol hanya menerima dan meneliti persyaratan.
Selanjutnya, untuk telaah hingga penyerahan kepada Bupati Gresik Sambari Halim Radianto untuk minta rekomendasi menjadi wewenang Bagian Hukum. “Yang mintakan rekomendasi Bagian Hukum bukan Kesbangpol,” tegasnya.
Anehnya, Kabag Hukum Pemkab Gresik Edy Hadi Siswoyo justru membantah dengan menandaskan jika Bagian Hukum tidak memiliki kewenangan untuk memintakan rekomendasi PAW tersebut kepada Bupati sebelum dikirim ke Gubernur. “Itu wewenang Kesbangpol, bukan Bagian Hukum Pemkab Gresik,” kilahnya. (dik)



Loading Facebook Comments ...