Search

Terkait Ojol, ITW Anggap Pemerintah Gagap Tegakkan Hukum

Ketua Presidium ITW Edison Siahaan. (Foto: Tjg)
Ketua Presidium ITW Edison Siahaan. (Foto: Tjg)

Jakarta, reportasenews.com – Indonesia Traffic Watch ( ITW) menilai penyebab tak kunjung selesainya permasalahan transportasi angkutan umum berbasis aplikasi online akibat pemerintah gagap dan gagal menegakkan hukum. Bahkan, pemerintah membiarkan pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terus terjadi.

“Pembiaran kendaraan bermotor beroperasi sebagai angkutan umum. Padahal, tidak memenuhi persyaratan sama seperti pemerintah sedang beternak konflik,” kata Ketua Presidium ITW Edison Siahaan dalam siaran persnya, Selasa (19/2/2019).

Menurut dia, ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan, yaitu pengendara berbasis aplikasi online dan awak angkutan umum konvensional. Jika itu dibiarkan, kata dia, implikasinya akan menimbulkan kerawanan terhadap upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan  kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas).

“Akibat pembiaran oleh pemerintah itulah yang memicu menjamurnya angkutan umum ilegal, karena tidak memenuhi syarat sesuai amanat UU No 22 Tahun 2009. Bahkan, jumlahnya pun tidak diketahui secara pasti hingga berdampak pada kemacetan di jalan raya,” papar Edison.

Setelah keberadaan kendaraan yang berpraktik sebagai angkutan umum menuai beragam permasalahan hingga konflik, kata Edison, barulah pemerintah membuat regulasi, yaitu Permenhub No. 32 Tahun 2016, Permenhub No. 26 Tahun 2017, dan Permenhub No. 108 Tahun 2017.

“Tetapi ketiga Permenhub tersebut tak berdaya untuk mengikat keberadaan angkutan umum berbasis aplikasi online,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Edison menilai,pemerintah juga seperti lesu darah dan loyo menegakkan aturan sehingga menjamur sepeda motor berbasis aplikasi atau ojol menjadi angkutan umum. Padahal, UU No 22 Tahun 2009 secara tegas dan jelas menyebut sepeda motor hanya sebagai angkutan orang dan barang, bukan angkutan umum.

Edison mengatakan angkutan umum hanya dapat digunakan sebagai kendaraan angkutan umum apabila telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

“Akibat kegagalan penegakan hukum, jalan raya diserbu oleh sepeda motor yang berpraktik sebagai angkutan umum,” katanya.

Akhirnya, kata Edison, bukan hanya ojol yang melanggar hukum, pemerintah juga terseret dan dipaksa melanggar hukum, yaitu upaya pemerintah membuat regulasi pengaturan ojol yang direncanakan awal Maret ini akan diberlakukan.

Berdasarkan draf Permenhub tersebut, menurut dia, Menhub menggunakan diskresi seperti yang diatur dalam UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. “Dengan nekat membuat Menhub lupa bahwa diskresi itu dapat digunakan apabila peristiwa atau aktivitas publik tersebut tidak atau belum diatur oleh undang- undang,” ujarnya.

Sementara UU No 22 Tahun 2009 secara tegas menyebut sepeda motor hanya untuk angkutan orang, bukan angkutan umum. Itu sebabnya, ITW menilai pelanggaran hukum itu akibat kegagapan dan  kegagalan pemerintah menegakkan aturan yang berlaku.

Edison menilai Permenhub tentang pengaturan ojol yang sedang digodok itu sangat lemah dan mudah digugurkan lewat judicial review.

“Kami tinggal menunggu Permenhub itu diundangkan dan segera mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung,” pungkasnya. (Tjg/Sir)




Loading Facebook Comments ...