Menu

Mode Gelap

Daerah · 20 Okt 2021 13:21 WIB ·

14 Karyawan Kantor Pinjaman Online yang Digerebek Polda Kalbar Hanya Sebagai Saksi


					Kantor Pinjaman Online disalahsatu rumah di jalan Veteran Pontianak yang digerebek Polda Kalbar, Minggu (17/10/2021) dimana diamankan 14 karyawan di lokasi dan didalami perannya, mereka kini ditetapkan sebagai saksi. (foto istimewa.) Perbesar

Kantor Pinjaman Online disalahsatu rumah di jalan Veteran Pontianak yang digerebek Polda Kalbar, Minggu (17/10/2021) dimana diamankan 14 karyawan di lokasi dan didalami perannya, mereka kini ditetapkan sebagai saksi. (foto istimewa.)

Pontianak, reportasenews.com –  Polda Kalimantan Barat hingga kini masih terus melakukan pengembangan terkait kasus penggerebekan PT. Sumber Rejeki Digital (SRD) yang diduga sebagai tempat praktik Pinjaman Online (Pinjol) ilegal di Kota Pontianak.
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Polda Kalbar menggerebek sebuah rumah yang diduga digunakan sebagai perusahaan Pinjaman Online (Pinjol) ilegal.
Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go menjelaskan, perkembangan hasil pemeriksaan bahwa PT. SRD tidak menyelenggarakan pinjaman online melainkan lebih fokus melaksanakan Desk Collection (Descoll).
“Desk Collection itu hampir sama seperti Debt Collector, di dunia nyata disebutnya Debt Collector, kalau di dunia maya disebutnya Desk Collection,” ungkapnya, pada Selasa (19/10/2021).
Donny menjelaskan duduk perkaranya
“Tugas mereka melakukan penagihan terhadap nasabah yang bekerjasama atau melakukan peminjaman dengan 14 aplikasi pinjol yang posisinya tidak berada di Pontianak. Sehingga ada 22.530 orang yang menjadi nasabah di perusahaan tersebut,” jelasnya.
“Setelah kita telusuri ternyata 14 aplikasi pinjaman online ini memang tidak memiliki izin yang sah, minimal memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),”  tambah Donny.
Donny menyebutkan, jumlah personil di perusahaan ini beserta pimpinannya sebanyak 65 orang, namun yang diamankan dan diperiksa  baru 14 orang dengan berbagai posisi masing-masing.
“Sebelum bekerja, mereka akan diberi akses berupa username dan password yang digunakan untuk melihat data-data nasabah yang melakukan pinjaman dari 14 aplikasi pinjaman online,” ucapnya.
“Mereka memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, HRD dan assiten HRD yang bertugas melakukan perekrutan karyawan, Kapten yang bertugas melakukan pengawasan kepada Desk Collection dan Desk Collection yang bertugas melakukan penagihan kepada nasabah yang menunggak pembayaran,” sebut Donny lagi.
Menurut Donny, ada beberapa cara pihak Desk Collection melakukan penagihan terhadap nasabahnya.
Pertama, Reminder 2 (mengingatkan nasabah tahap 1), yaitu melakukan penagihan dengan cara menelpon langsung dan mengirimkan pesan template whatsapp yang isinya hanya mengingatkan.
Kedua, Reminder 1 (mengingatkan nasabah tahap 2), yaitu menghubungi nasabah dengan cara menelpon langsung dan mengirimkan pesan template whatsapp yang isinya penekanan kepada nasabah untuk segera melakukan pembayaran.
Ketiga, S0 (jatuh tempo), yaitu menghubungi nasabah dengan menelpon langsung dan mengirimkan pesan yang sifatnya lebih mengarah kepada ancaman seperti mengirimkan foto KTP dan selfie bahkan sampai memaki dan mengancam agar nasabah menjadi malu dan kemudian melakukan pembayaran.
“Emang saat ini untuk pinjolnya tidak ditemukan disini, posisinya emang berada di luar Pontianak, yang kita temukan hanya badan hukum yang bergerak sebagai Desk Collection,” ujarnya.
Donny menjelaskan,  pihaknya membutuhkan waktu untuk melakukan gelar perkara karena baru pertama menangani kasus seperti ini, setelah kita lihat ternyata versi hukumnya terjerat pasal pidana.
Pasal 45B juncto (Jo) pasal 29 dan/atau pasal 48 Ayat 2 jo Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 Juta.
“Ada ancaman pidananya maka itu yang kita pedomani untuk di tindaklanjuti, sebelum sampai kesana kita perlu beberapa keterangan para ahli sambil kita coba telusuri,” tegasnya.
“Butuh waktu untuk mengungkap ini sejelas-jelasnya misal dengan peranan masing-masing orang. Untuk penegakan hukum kita harus mendengarkan keterangan saksi ahli untuk menguatkanya, kita butuh waktu untuk mendapat keterangan saksi ahli guna menguatkan konsumsi hukum yang akan kita terapkan nantinya,” beber Donny.
“Pastinya ini tetap kita tindaklanjuti walaupun bukan pinjaman online tanpa izin, tapi ini Desk Collection yang mereka gunakan untuk melakukan penagihan hutang terhadap nasabah yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, kadang sampai mempermalukan para nasabah,” pungkasnya.
Komentar
Artikel ini telah dibaca 37 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Gadis Dibawah Umur Dianiaya Rekan Kerja Lantaran Tak Terima Dipanggil Babu

29 November 2021 - 23:08 WIB

Pasutri Asal Balaikarangan Jual Narkoba di Pontianak, Dibekuk Polisi

29 November 2021 - 20:56 WIB

Propam Polres Situbondo, Akan Lakukan Penyelidikan Mobil Patroli Tabrak Bocah 7 Tahun 

29 November 2021 - 16:07 WIB

Polda Banten akan Gelar Swab Test di Pos Pengamanan Nataru

29 November 2021 - 13:40 WIB

Berstatus Sehat, Bank NTT Maksimalkan Peran Agen Pembangunan Paska Pandemi

28 November 2021 - 20:42 WIB

Vaksinasi Di Puskesmas Kedunggalar Ngawi Berujung Kerumunan Warga

28 November 2021 - 16:54 WIB

Trending di Daerah