Situbondo,reportasenews.com -Upaya untuk mempercepat program pengentasan kemiskinan terus dilakukan oleh Pemkab Situbondo. Kali ini, Pemkab Situbondo melakukan penandatangan nota kesepakatan dan kerjasama dengan PT PLN Situbondo. Itu dilakukan karena hingga kini, tercatat sebanyak 65 dusun di Kabupaten Situbondo yang belum teraliri dengan listrik.
Penandatanganan Memorandum of Understanding (Mou) percepatan pembangunan dalam program listrik masuk desa di Kabupaten Situbondo itu, ditanda tangani langsung oleh Bupati Situbondo Dadang Wigiarto dan Manajer PT PLN Area Situbondo Samuji. Kegiatan tersebut dilaksanakan diruang rapat Baluran Kanator Pemkab Situbondo.
Usai menandatangani MoU, Bupati Dadang Wigiarto mengatakan, dari tahun ketahun dusun di desa terpencil yang belum teraliri listrik (PLN) terus berkurang. Saat ini, tinggal sebanyak 65 dusun yang belum teraliri listrik.
“Dengan adanya “MoU” Pemkab Situbondo dengan PT PLN, ini diharapkan, nantinya permasalahan 65 dusun di beberapa desa yang belum teraliri listrik dapat segera dibangun jaringan listrik,”kata Bupati Dadang Wigiarto.
Menurutnya, Pemkab Situbondo sengaja melakukan MoU dengan PT PKN Area Situbondo, karena salah satu parameter kemiskinan itu adalah listrik. Oleh karena itu, agar sebanyak 65 dusun yang mayoritas lokasinya berada di kawasan pegunungan dan akses jalan tidak terjangkau itu, masayarakatnya dapat menikmati aliran listrik, sehingga Pemkab Situbondo melakukan MoU dengan PT PLN Area Situbondo.
“Kami sangat bersyukur PT PLN berkomitmen membantu pemerintah daerah untuk membangun jaringan listrik di dusun yang tersebar di beberapa desa. Dan “MoU” ini nantinya ditindak lanjuti dengan menyingkronkan program pemerintah dengan PLN. Oleh karena itu, untuk mensukseskan program ini, saya minta kepada OPD terkait untuk segera menyinkronkan programnya dengan PLN, ” katanya.
Sementara itu, Manajer PLN Area Situbondo Samuji mengatakan bahwa sinergi PLN dengan Pemkab Situbondo untuk memudahkan dan menyingkronkan program-program PLN dalam membangun jaringan listrik di daerah terpencil.
“Yang artinya ketika PLN akan membangun jaringan listrik di suatu desa dan belum ada akses jalan, maka pemerintah kabupaten yang membangun infrastruktur jalannya guna,” ujarnya.
Samuji menambahkan, untuk percepatan pembangunan jaringan listrik di dusun-dusun desa terpencil, pemerintah daerah dapat menganggarkan biaya sambungan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu.
“Salah contoh adalah di daerah lain seperti di Kalimantan, pemerintah setempat menggarkan pemasangan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu dengan persetujuan DPRD,”pungkasnya.(fat)
