Menu

Mode Gelap

Daerah · 30 Nov 2023 11:02 WIB ·

Ancaman Bencana Banjir, Kalbar Siapkan 3.900 ton Stok Beras Import Asal Vietnam dan Thailand


					Ancaman Bencana Banjir, Kalbar Siapkan 3.900 ton Stok Beras Import Asal Vietnam dan Thailand Perbesar

Pj. Gubernur Kalbar, Harisson memantau langsung kedatangan stok beras untuk Kalbar di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, Rabu kemarin. (foto Adpim Pemprov Kalbar)

 

Mempawah, reportasenews.com – Pembongkaran Beras Bulog Impor dari Vietnam dan Thailand ditinjau langsung Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., Rabu (29/11/2023).

Kunjungan ke Pelabuhan Internasional Kijing ini dalam rangka memastikan kebutuhan beras di Kalimantan Barat (Kalbar) cukup.

Banjir merupakan hal yang menjadi masalah di Kalimantan Barat saat musim penghujan. Oleh karenanya, Pemprov Kalbar sudah menyiapkan stok cadangan pangan pemerintah untuk kemudian disalurkan ke daerah-daerah bencana banjir.

“Karena El Nino, memang nanti masa panen kita (Kalbar) itu mundur. Mungkin baru panen lagi sekitar bulan April tahun depan. Seperti kita lihat, terus masuk beras-beras dari Vietnam atau Thailand ke Kalimantan Barat. Jadi, masyarakat jangan khawatir. Kebutuhan beras kita itu cukup, sampai Natal maupun setelah Natal. Kita pastikan kebutuhan beras di Kalimantan Barat ini cukup,” tegas Orang Nomor Satu di Kalimantan Barat.

Untuk memenuhi kebutuhan daerah, Pemprov Kalbar mendapat pasokan beras Bulog yang diangkut menggunakan kapal dari Vietnam dan Thailand.

“Sejak bulan April sampai sekarang ini, sudah ada 9 Kapal yang membawa stok beras. Sekitar 4.000-6.000 Ton per kapal. Dan hari ini ada 3.900 Ton,” jelas dr. H. Harisson.

Terkait perlunya pengendalian harga beras di pasar saat ini, Pj Gubernur Kalbar berharap Bulog bisa memperbanyak rumah pangan atau toko pangan yang mensuplai Beras SPHP untuk selanjutnya dijual ke masyarakat.

“Kalau Beras SPHP ini membanjiri pasar sesuai dengan instruksi Presiden, maka akan mempengaruhi harga pasar dan akan menurunkan harga beras di pasaran. Sehingga, masyarakat tidak terbebani dengan harga beras,” terangnya.

Disampaikannya, saat ini HET beras diharga Rp 11.500 dan Pemprov Kalbar sedang meminta aturan dari pemerintah pusat terkait sanksi harga beras yang dijual di atas HET, kecuali kompensasi dari transportasi.

Di kesempatan yang sama, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kalimantan Barat, Dedi Aprilyadi, menyampaikan laporan terkait stok beras yang sudah didapatkan dari pemasok di Vietnam dan Thailand ke Kalimantan Barat.

“Beras yang datang ini sudah kapal ke-9. Jadi, total penerimaan Kalimantan Barat sebanyak 37.500 Ton beras. In syaa Allah, akan kami datangkan lagi dari Vietnam kurang lebih 5.500 ton beras,” ungkapnya.

Kemudian, ia juga mengatakan, Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjual beras diatas dari harga HET akan diberikan sanksi.

“Kalau melalui RPK yang menjual SPHP lebih dari HET yang ditentukan oleh pemerintah, sekarang Rp 11.500, kita kasih sanksi. Kita tidak akan _drop_ lagi. Mereka _Pre-Order_ (PO), tidak akan kita layani. Ini masih bersifat sementara, sebelum ada sanksi dari pemerintah,” tegas Dedi.

Turut mendampingi Kunjungan Kerja tersebut Kepala Perangkat Daerah terkait lingkup Pemerintah Prov Kalbar, Dirut BPD Kalbar, Kepala Bulog Kalimantan Barat, GM Pelindo, dan Manager Wilayah Terminal Kijing.(tim)

Komentar

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Polda Kalsel Ungkap 14 Kasus Tambang Ilegal Dalam Operasi Peti Intan 2024

17 Juli 2024 - 16:27 WIB

Kapolri Pastikan Hasil Pengusutan Kasus Vina Cirebon akan Disampaikan Secara Transparan

17 Juli 2024 - 16:04 WIB

Satgas Pamtas RI Gagalkan Penyeludupan 35,9 Kilogram Sabu dan 35 Ribu Butir Pil Ekstasi di Sambas-Pontianak

17 Juli 2024 - 15:38 WIB

Usai Dilantik, AKBP Rezi Dharmawan Resmi Jabat Kapolres Situbondo

17 Juli 2024 - 15:06 WIB

Cegah Penyalahgunaan Narkoba, Pejabat Pemprov Jambi di Tes Urine Secara Mendadak

17 Juli 2024 - 14:52 WIB

Perampok Bersenjata Beraksi, Gasak Sejumlah Uang dan Barang Konter HP di Tanjab Barat

17 Juli 2024 - 14:08 WIB

Trending di Daerah