Jakarta, reportasenews.com -Salah satu komitmen Paslon Gubernur dan Wagub DKI, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno, adalah menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat Jakarta.
Sebab, papan menjadi komponen esensial, mengingat sebagai sarana awal pembentukan keluarga sehat, sejahtera, dan berkarakter.
“Ketika kita mengatakan maju kotanya dan bahagia warganya, maka sebenarnya secara eksplisit bukan hanya benda mati yang dipikirkan, tetapi juga manusianya,” ujar Anies dalam diskusi bertajuk “Mengatasi Besarnya Kekurangan Hunian” di Jakarta.
Anies menceritakan saat melintasi kawasan Cakung, Jakarta Timur, dimana banyak warga korban penggusuran yang tinggal di bawah kolong jalan tol, karena digusur tanpa surat perintah, pemberitahuan, dan melanggar prosedur.
Anies mengakui, mereka masih bisa bertahan hidup. Namun, komponen kebahagiaanya mengalami penurunan luar biasa.
Berdasarkan data yang dihimpun tim Anies-Sandi, sedikitnya 1,3 juta rumah tangga belum memiliki tempat tinggal. Dan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2014, Jakarta tercatat sebagai provinsi kedua dengan backlog perumahan terbesar di Indonesia.
Kondisi tersebut dipicu kenaikan harga lahan di ibukota yang sangat tinggi, mencapai 16 persen per tahun. Sedangkan upah riil pekerja tumbuh di bawah 10 persen. Hal itu juga memicu kelas menengah bawah tinggal di pinggiran Jakarta.
“Kita menyaksikan di sini ada persoalan supply and demand yang harus diselesaikan secara struktural” ujarnya.
Anies menambahkan, isu besar pemukiman di Jakarta ada pada dua hal, penataan dan penyediaan. Solusi penataan yang ditawarkan pasangan calon atau Paslon nomor urut 3 itu dengan mengedepankan pola peremajaan kota (urban renewal) sesuai karakter permukiman, baik modern maupun kampung.
Misalnya, kata dia mencontohkan, mengekplorasi dan melanjutkan kembali program MH Thamrin Plus yang mengintegrasikan perbaikan infrastruktur dasar serta merealisasikan kampung deret dengan melibatkan warga sejak perencanaan hingga pengelolaan.
“Jadi, setiap wilayah penataan akan berbeda-beda, disesuaikan kebutuhan warga setempat. Intinya, keterlibatan banyak pihak,” ucapnya.
Dalam realisasinya nanti, program tersebut juga bakal menghapus uang muka (down payment/DP) kredit pemilikan rumah melalui kredit rumah berbasis tabungan.
Caranya, Bank DKI selaku perusahaan plat merah milik pemprov diminta mengganti syarat pembayaran DP sebesar 30 persen dari harga rumah dengan jumlah sebesar di tabungan calon konsumen.
Skema lain, sewa jangka panjang, agar ada jaminan orang tinggal di suatu tempat dalam waktu yang cukup panjang. Setidaknya selama satu generasi atau 25 tahun.
Anies pun berencana merevisi Perda DKI No. 1/2014 terkait investasi rumah susun (rusun). Alasannya, pemerintah perlu terlibat dalam investasi rusun, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). (Yoe)
