Menu

Mode Gelap

Nasional · 24 Nov 2021 16:23 WIB ·

Antsipasi Gangguan Kemananan, Pemerintah Lakukan Penguatan Pertahanan di Laut Natuna


					Ilustrasi, Kapal Perang TNI AL latihan perang di Laut Natuna. (foto:istimewa) Perbesar

Ilustrasi, Kapal Perang TNI AL latihan perang di Laut Natuna. (foto:istimewa)

Jakarta,reportasenews.com  – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah terus melakukan penguatan pertahanan untuk mengantisipasi gangguan di Laut Natuna yang berdekatan dengan Laut China Selatan.

Mahfud menyampaikan hal ini saat melakukan peninjauan ke Pulau Laut , Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (23/11).

Dikatakannya, penguatan itu dilakukan dengan memperkuat pertahanan di laut, darat, udara, dan mengatur pemangku kepentingan kelautan dalam menangani gangguan yang muncul dari luar.

“Awal tahun 2020, ketika kapal- kapal China dengan sangat provokatif, kita datang ke sini (Laut Natuna), Presiden ke sini, Saya ke sini, lalu kita katakan ini wilayah kita. Jadi mengerikan bagi mereka bahwa kita ada. Maka mereka semua mundur.. mundur,” kata Mahfud dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Rabu, (24/11/21) dikutip Antaranews.com

Menurutnya, pemerintah telah mengidentifikasi gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Di belahan barat, yaitu di Laut Natuna, banyak kapal dan perahu asing masuk melalui jalur ini, baik itu yang berbendera maupun tidak berbendera.

Selain melakukan penguatan dari dalam, ujarnya, pemerintah melakukan pengaturan kepada pemangku kepentingan di bidang kelautan.

“Stakehokder kelautan diatur sedemikian rupa, kalau menangani pencuri bagaimana, menangani kapal mata-mata bagaimana, menghadapi penyelundup, sehingga perkuatan di dalamnya tinggal disinergikan,” ujar Mahfud.

Selain memperkuat kekuatan pertahanan dan keamanan dari dalam, kata dia, pemerintah akan meningkatkan pembangunan yang bersifat multidimensi dengan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.

Hal itu menjadi bukti bahwa negara berkomitmen untuk mengelola kawasan perbatasan, terutama wilayah pulau-pulau kecil luar (PPKT) di Indonesia, paparnya.

“Bukan hanya pembangunan kekuatan aparat penegak hukum pertahanan dan keamanan di laut, tapi lebih dari itu. Presiden mengatakan, misalnya, berapa pun kita sediakan senjata, tentara, polisi di sana, namun kalau di bidang sosial ekonomi tidak dibangun, ya tidak akan efektif menjaga negara,” papar Mahfud.

Oleh karena itu, tambah dia, sesuai pesan Presiden, penjagaan di perbatasan akan terus dilakukan dengan melakukan pengawasan, patroli, dan melakukan pembangunan di bidang ekonomi. (*)

Komentar
Artikel ini telah dibaca 11 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Pasutri Asal Balaikarangan Jual Narkoba di Pontianak, Dibekuk Polisi

29 November 2021 - 20:56 WIB

Propam Polres Situbondo, Akan Lakukan Penyelidikan Mobil Patroli Tabrak Bocah 7 Tahun 

29 November 2021 - 16:07 WIB

Polda Banten akan Gelar Swab Test di Pos Pengamanan Nataru

29 November 2021 - 13:40 WIB

Kemenkes: Penerapan PPKM Level III untuk Lindungi Masyarakat dari Ancaman Gelombang Ketiga

29 November 2021 - 12:42 WIB

Antisipasi Varian Baru Omicron Masuk, Pemerintah Perketat Pintu Masuk Internasional

29 November 2021 - 12:25 WIB

Putra Almarhum Arifin Ilham Muhammad Ameer Meninggal Dunia

29 November 2021 - 11:00 WIB

Trending di Nasional