YANGON, REPORTASE: Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, menunda kunjungan kerjanya ke Indonesia setelah protes besar dunia internasional akibat tindakan brutal dan berdarah dinegaranya kepada minoritas muslim Rohingya. Situasi protes yang memanas di Jakarta Indonesia memaksa dia membatalkan kunjungan resminya demi masalah keamanan, demikian ulas Channel News Asia.
Peraih Nobel Perdamaian ini menghadapi kecaman internasional yang pedas karena ketidak mampuannya berpihak kepada asas kemanusiaan atas nasib minoritas Rohingya dinegaranya, dan kecaman PBB bahwa negaranya melakukan serangan pembersihan etnis disana.
Pemerintah Suu Kyi telah membantah tuduhan mengenai “ethnic cleansing” dengan mengatakan bahwa tentara hanya memberburu gerombolan “teroris” di belakang serangan mematikan di pos polisi beberapa saat lalu.
Namun secara ironik, pihak pemerintah Myanmar melarang wartawan asing dan penilik internasional independen untuk masuk kepusat konflik berdarah agar dapat memverifikasi apa yang terjadi dibagian utara Rakhine yang berbatasan dengan Bangladesh. Larangan masuknya pengawas internasional dan jurnalis asing kewilayah Rakhine justru memperkuat kecurigaan akan adanya pembantaian berdarah yang tidak seimbang oleh aparat dibantu penduduk sipil agar menyerang minoritas Rohingya.
Pekan lalu di Indonesia ratusan demonstran turun kejalan, negara berpenduduk Muslim terbesar didunia, menyerukan pemerintah untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar. Seruan agar penghargaan Nobel Perdamaian atas Suu Kyi segera dibatalkan, juga ikut disuarakan karena dia dianggap tidak layak sama sekali dianggap sebagai individu yang memegang karya Nobel.
Sementara itu, polisi Indonesia mengatakan mereka telah menangkap seorang kaki tangan pendukung teroris ISIS yang dituduh telah merencanakan untuk menyerang kedutaan Myanmar di Jakarta. Suu Kyi sedianya berkunjung ke Indonesia setelah perjalanan ke Singapura, tetapi seorang pejabat senior kementerian luar negeri mengatakan perjalanan telah tertunda.
“Kami menunda perjalanan Indonesia karena masalah di Rakhine dan juga wilayah Shan bagian Utara di mana tentara memerangi gerilyawan etnis,” kata wakil direktur umum Aye Aye Soe. “Ini akan diatur dalam waktu dekat,” katanya kepada AFP, menyangkal bahwa penundaan itu karena masalah keamanan. (HSG)
