Menu

Mode Gelap

Daerah · 22 Nov 2021 19:34 WIB ·

Banjir Sintang, Sebuah Siklus atau Dampak Kerusakan Alam


					Jalan Lintas Melawi kota Sintang menjadi kawasan terparah dilanda banjir yang periodenya cukup panjang sehingga banyak pertokoan di kawasan ini terendam dan alami kerusakan. Selama sebulan, warga di kawasan ini menggunakan rakit, perahu dan tronton untuk melintasi jalan yang tergenang air. (foto istimewa) Perbesar

Jalan Lintas Melawi kota Sintang menjadi kawasan terparah dilanda banjir yang periodenya cukup panjang sehingga banyak pertokoan di kawasan ini terendam dan alami kerusakan. Selama sebulan, warga di kawasan ini menggunakan rakit, perahu dan tronton untuk melintasi jalan yang tergenang air. (foto istimewa)

Sintang,reportasenews.com – Daerah tutupan berkurang dan alih fungsi lahan tentu ada penyebabnya. Namun jika ada yang mengatakan Sawit dan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sebagai penyebab utama perlu juga dikaitkan dengan pengalaman Sintang banjir tahun 1963 yang jauh lebih besar daripada saat ini dan berlangsung lebih lama dari saat ini tidaklah disebabkan oleh sawit dan PETI yang belum ada pada saat itu.

Tanggal 20 Nopember 2021, sejumlah warga korban banjir yang mengungsi baik di Posko, sekolah, rumah ibadah, bangunan pemerintah, kebun, lanting, jamban, hingga membuat tenda di tanah kuburan mulai kembali ke rumah karena debet air sudah turun 1-2 meter sejak sebulan lalu. Mereka mulai membersihkan lumpur dari rumah masing hingga melakukan perbaikan dan membersihkan perabotan.

“Berkurangnya chatchmen Area (Daerah Tangkapan Air/DTA) seiring terjadinya deforestasi dan alih fungsi lahan dimana Sintang yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas dikleim sebagai wilayah paling terpengaruh karena menyambut kiriman dari 3 sub DAS, yaitu Kapuas Hulu, Melawi, dan Ketungau,” ungkap Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) Kabupaten Sintang, Ade Muhammad Iswadi, Senin (22/11/2021).

Ami (panggilan Ade Muhammad Iswadi) menyebutkan, ketiga sub DAS tersebut memiliki DTA seluas 3,66 juta Ha dengan rincian Kapuas Hulu yang meliputi penggunaan Muller seluas 1,86 juta Ha, Melawi yang meliputi pegunungan Schwaner seluas 1,67 juta Ha, dan Ketungau seluas 117 ribu Ha. Di Kapuas Hulu 91% masih bertutupan hutan, di Melawi 69% masih bertutupan hutan, dan Ketungau 60% masih bertutupan hutan.

“Jika dilihat dari data Kapuas Hulu tentu lebih baik dibanding kondisi Melawi dan Ketungau,” sebutnya.

Praktis, lanjutnya,  mesti jika intensitas hujan tinggi dan berkepanjangan Melawi dan Ketungau paling menjadi penyumbang tumpahnya air hujan ke sungai sehingga menjadi meluap dengan cepat dan itu akibat DTA berkurang.

“Kawasan-kawasan di daerah Melawi dan Ketungau akan terdampak dan Sintang selalu menjadi penampungnya,” katanya.

Ami membandingkan kabupaten Kapuas Hulu, yang merupakan kabupaten konservasi di daerah hulu Sungai Kapuas.

“Saat ini banjir juga terjadi di kabupaten Kapuas Hulu, meski memiliki daerah tangkapan air yang  baik. Mestinya saat intensitas hujan tinggi dan lama air tidak banyak terbuang ke sungai, namun faktanya Kapuas Hulu juga mengalami sering banjir yang cukup parah,” bebernya.

Saat banjir terjadi di sejumlah kabupaten di Kalbar, banyak juga hal ini dikaitkan dengan fenomena Badai La Nina prediksi BMKG.

Ami menjelaskan,  Badai La nina sebagai efek dari anomali iklim menjadi akibat dan penyebab terjadinya curah hujan dengan intensitas yang sangat ekstrim seperti yang terjadi sekitar dalam sebulan terakhir ini di daerah Sintang hingga mencapai lebih dari 100 mm perhari dan tentunya berpotensi besar menyebabkan banjir di daerah Sintang.

Kondisi banjir di DAS Kapuas dan Sub DAS diperparah lagi karena bersamaan dengan naiknya permukaan air laut (rob). Dimana kenaikan air laut secara maksimal juga dampak dari badai LaNina tadi. Sehingga air laut masuk ke sungai-sungai mendesak air sungai balik ke hulu.

“Dan ini kita rasakan di bagian hulu air sungai naik namun turunnya sangat lama,” jelasnya.

Ami menambahkan, jika melihat kondisi dari pengalaman lalu dan kondisi beberapa tahun belakangan serta kondisi terkini, memang sepertinya perlu ada kajian dan adanya solusi adaptasi dan mitigasi karena Sintang khususnya akan tetap menghadapi situasi banjir.

“Pengendalian data dan informasi terkait bencana banjir secara komprehensif baik tempat, kondisi wilayah, jumlah KK/jiwa/anak-anak/rumah dan lainnya yang relevan perlu dibuatkan semacam sistem yang secara pakem ia akan menjadi baseline untuk upaya solusi adaptasi dan mitigasi terkait bencana banjir. Early warning system juga harus menjadi sebuah menu yang kapan saja diperlukan selalu tersedia secara update,” sarannya.

Ami menegaskan, persoalan perkebunan kelapa  sawit, Hutan Tanaman Industri, dan PETI. Dengan kondisi yang ada, keduanya bukan faktor utama sebenarnya tapi bisa kita katakan turut memperparah kondisi saja.

Sebagai contoh lahan sawit yang terlalu luas merusak chatchmen area (daerah tangkapan air), sedangkan PETI bisa menyebabkan terjadinya pendangkalan sungai akibat banyaknya sedimen dan lumpur yang mengendap di dasar sungai dan tentunya juga akan menyebabkan berkurangnya daya tampung sungai.

“Sekali lagi, jika kita kembali lagi pada kejadian banjir besar tahun 1963, dan hanya sawit dan Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) dikatakan penyebab utama saat itu kebun sawit dan PETI belum ada. Tapi tentunya perkebunan sawit dan PETI tetap ada andil dalam kerusakan DAS Kapuas dan Sub DAS,” kenangnya.

Perkebunan sawit dan Pertambangan Emas tanpa izin (PETI) dapat dikatakan berperan mempercepat proses terjadinya banjir jika hujan ekstrim terjadi dalam waktu yang lama. Dimana perkebunan sawit akan mempengaruhi kurangnya daya serap tanah terhadap limpahan air hujan, sedangkan PETI menyebabkan berkurangnya daya tampung sungai.

“Jadi kalau boleh menyampaikan saran pendapat, ada baiknya perkebunan sawit dikurangi atau ada semacam solusi bagaimana agar DTA tetap ada di tengah perkebunan dan CSR juga bisa digunakan untuk kajian solusinya,” tegasnya

Terkait Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), baik di darat maupun di sungai perlu untuk diperhatikan secara komprehensif karena menyangkut banyak pertimbangan namun perlu segera diatasi sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah sebagai rujukannya dengan diawali dialog multipihak untuk mencari kesepahaman bersama.

Solusi lain untuk peninggian jalan seperti yang baru dimulai sebelum banjir terjadi itu juga baik namun tidak semuanya dapat dilakukan.

Masyarakat cukup banyak yang sudah beradaptasi dengan kondisi banjir, namun jika yang terjadi seperti saat ini semuanya diluar dugaan. Oleh karena itu upaya mitigasi secara serius dan terencana perlu dilakukan agar resiko yang terjadi akan berkurang.

“Bersyukur kita di Sintang, banyak dukungan dilakukan relawan kemanusiaan selain unsur pemerintahan, kepolisian dan TNI seperti dari organisasi baik keagamaan, sosial, maupun organisasi masyarakat sipil bahkan perorangan termasuk partai politik, rekan rekan pers sehingga mengundang perhatian para elit di pusat termasuk Presiden RI. Bantuan datang disaat Sintang memanggil,” tutupnya. (das)

Komentar
Artikel ini telah dibaca 63 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Gadis Dibawah Umur Dianiaya Rekan Kerja Lantaran Tak Terima Dipanggil Babu

29 November 2021 - 23:08 WIB

Pasutri Asal Balaikarangan Jual Narkoba di Pontianak, Dibekuk Polisi

29 November 2021 - 20:56 WIB

Propam Polres Situbondo, Akan Lakukan Penyelidikan Mobil Patroli Tabrak Bocah 7 Tahun 

29 November 2021 - 16:07 WIB

Polda Banten akan Gelar Swab Test di Pos Pengamanan Nataru

29 November 2021 - 13:40 WIB

Kemenkes: Penerapan PPKM Level III untuk Lindungi Masyarakat dari Ancaman Gelombang Ketiga

29 November 2021 - 12:42 WIB

Antisipasi Varian Baru Omicron Masuk, Pemerintah Perketat Pintu Masuk Internasional

29 November 2021 - 12:25 WIB

Trending di Kesehatan