Jayapura, reportasenews.com – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) bersama anggota Dewan BI meluncurkan program BI jangkau di gedung Pos Lintas Batas Negara (PLBN) RI – Papua Nugini (PNG), Skouw Jayapura,Jumat (13/10).
Dalam kunjungan tersebut, Deputi Gubernur BI Sugeng juga melakukan peninjauan penyediaan mesin ATM dan tempat penukaran mata uang asing (Money Changer) di wilayah perbatasan.
Sebagaimana program BI Jangkau sendiri, turut menggandeng perbankan lainnya untuk menyediakan layanan ATM dan Money Changer di daerah perbatasan Skouw.
“Kunjungan kami kesini dari BI Jakarta adalah ingin memastikan dan memperkuat langkah-langkah kedepan bagaimana kondisi Rupiah di perbatasan termasuk perbatasan di Papua ini bisa berdaulat, artinya kalau bertransaksi itu di wilayah Indonesia harus menggunakan rupiah, itu sudah ada UU maupun ketentuannya dari BI, jadi harus menggunakan Rupiah,” ujar Sugeng kepada wartawan disela kunjungannya, Jumat siang.
Dalam kesempatan ini Bank Indonesia juga mengajak kepada pihak perbankan lainnya di Papua untuk ikut mensupport program BI tersebut. Saat ini baru BRI yang mensupport program BI dengan menyediakan fasilitas layanan Money Changer dan ATM, di PLBN Skouw.
“Jadi disitu sebelum masuk ke Indonesia, Warga Negara PNG harus menukarkan Kina-nya dulu ke Rupiah untuk selanjutnya bisa ditransaksikan di Wilayah Indonesia.
Jadi intinya begitu, agar bagaimana Rupiah itu berdaulat, dan tentunya nanti itu kita juga minta kesadaran kepada para pedagang kalau ada tamu dari PNG yang akan bertransaksi dan menggunakan Kina, wajib ditolak dan harus menggunakan rupiah,” tegasnya.
Menurut Sugeng, hal itu dilakukan karena sudah menjadi ketentuan yang wajib untuk di terapkan. Ia mencontohkan, seperti misalnya setiap warga negara asing yang berkunjung ke Eropa dan ingin menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat, akan ditolak dan diharuskan menggunakan mata uang Euro.
“Jadi seperti itu nantinya, sehingga menimbulkan kesadaran dari pedagang kalau mereka ada yang beli harus menggunakan Rupiah. Karena kalau sudah ada imbauan berupa banner seperti itu, pasti akan diingat, jadi intinya begitu,” Pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua Suzana Wanggai mengatakan, dirinya juga sangat mengapresiasi program BI tersebut sebagai komitmen Pemerintah untuk bagaimana supaya membawa kedaulatan Rupiah di dalam NKRI.
“Disini kita sudah punya gedung Pos Lintas Batas Negara yang sudah semegah ini dan sebagaimana kita ketahui warga negara PNG sangat membutuhkan kebutuhan-kebutuhan kita. Saya pikir ini adalah satu peluang, peluang kita jangan sampai kita lewatkan ini, dan kita memang sudah sepantasnya wajib menyediakan Money Changer sebagai fasilitas untuk penukaran uang sehingga hal yang bersifat ilegal atau penukaran mata uang asing yang tidak resmi itu kita bisa hindari,” ujarnya. (riy)
