Menu

Mode Gelap

News Feed · 20 Apr 2020 17:57 WIB ·

Begini Tindakan Tegas Polri Terkait Pembebasan 37 Ribu Napi


					Begini Tindakan Tegas Polri Terkait Pembebasan 37 Ribu Napi Perbesar

Jakarta, reportasenews.com –  Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengambil langkah cepat dan tegas untuk mengantisipasi pembebasan 37.563 narapidana (napi) dan terkait kebijakan pencegahan dan penanggulangan persebaran COVID-19.

Melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19 PK 01.04.04 Tahun 2020, Kemenkumham telah membebaskan 37.563 napi dan anak sejak 2 April 2020 melalui asimilasi dan integrasi.

“Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan baru, karena saat dibebaskan mereka akan kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah wabah COVID-19, yang tentu saja akan berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, serta keamanan,” kata Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol. Agus Andrianto di Jakarta, Senin (20/4/2020).

Untuk itu, Porli menerbitkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1238/IV/OPS.2/2020. Surat telegram atas nama Kapolri yang ditandatangani oleh Kabaharkam Polri selaku Kepala Operasi Terpusat (Kaopspus) Kontinjensi Aman Nusa II-Penanganan COVID-19 Tahun 2020.

Telegram tersebut bertujuan untuk l pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).

“Surat telegram ini mengarahkan kepada para Kasatgaspus, Kasubsatgaspus, Kaopsda, Kasatgasda, Kaopsres, dan Kasatgasres agar mengedepankan upaya preemtif dan preventif dalam rangka Harkamtibmas guna mencegah meningkatnya angka kejahatan, khususnya kejahatan jalanan (street crime),” jelas Komjen Pol. Agus Andrianto.

Agus menjelaskan, ada delapan poin langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka Harkamtibmas itu.

Pertama, melakukan kerja sama dengan Lapas di wilayah masing-masing untuk pemetaan terhadap para Napi yang mendapatkan asimilasi atau dibebaskan.

Kedua, melakukan kerja sama dengan Pemda sampai tingkat RT dan RW untuk pengawasan dan pembinaan terhadap para Napi yang mendapatkan asimilasi keluar atau dibebaskan.

Ketiga, melakukan kerja sama dengan pihak Pemda dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan pembinaan kepada para Napi yang mendapat asimilasi keluar atau dibebaskan agar lebih produktif dan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu memberikan pelatihan membuat masker dengan menggunakan sarana Balai Latihan Kerja, mengikuti program padat karya, dan proyek dana desa.

Keempat, melakukan pemetaan wilayah rentan kejahatan di setiap satuan kewilayahan yang berisi data atau informasi riwayat kejahatan, waktu kejadian, dan modusnya.

Kelima, melakukan pengamanan dan penjagaan di lokasi rawan serta meningkatkan pelaksanaan patroli guna mengantisipasi tindak pidana khususnya tindak pidana jalanan (street crime) untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah masing-masing.

Keenam, meningkatkan kegiatan operasi atau razia di semua sektor, khususnya daerah rawan dengan waktu pelaksanaan yang berbeda-beda guna mencegah terjadinya kejahatan.

Ketujuh, mengimbau masyarakat agar lebih waspada supaya tidak menjadi korban kejahatan apabila pulang malam, maka sebaiknya jangan sendirian dan upayakan melewati rute yang aman.

Kedelapan, menindak tegas pelaku kejahatan jalanan yang tertangkap tangan, terutama para pelaku yang membahayakan keselamatan masyarakat. (Tjg/Sir)

Komentar

Baca Lainnya

LBH Mitra Santri, Gugat Bupati Karna Suswandi ke PN Situbondo

22 Juni 2024 - 20:25 WIB

Viral di Medsos, Siswa SDN 1 Cottok Juara 1 Kid Atletik O2N Situbondo Gagal ke Provinsi

22 Juni 2024 - 18:51 WIB

Dinilai Tuntutannya Rendah, Kuasa Hukum Korban Ancam Laporkan JPU ke Jamwas

21 Juni 2024 - 18:53 WIB

Satu Jamaah Haji Asal Batanghari Meninggal di Mekkah

21 Juni 2024 - 18:46 WIB

PPDB SMPN 8 Kota Madiun Terima Titipan Siswa, Tolak Peserta Luar Kota?

21 Juni 2024 - 16:38 WIB

Dalam Kasus Bank Centris Kemenkeu Menjadi “Pengecut”

21 Juni 2024 - 15:22 WIB

Trending di Hukum