Gresik, reportasenews.com – Bupati Gresik Sambari Halim Radianto bersama 37 Bupati/Walikota se-Jawa Timur menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi serta penandatanganan komitmen bersama pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Jawa Timur bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang berlangsung di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (28/2/2019).
Rakor pemberantasan korupsi dan penandatanganan komitmen bersama tersebut dibuka secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan juga dihadiri Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi di JawaTimur.
Ke depan, dirinya akan menerapkan program Survey Penilaian Intergeritas, mengingat mayoritas OTT yang terjadi berlakangan ini berkaitan dengan integritas para pejabat.
“Dari survey itu akan terlihat mana area yang rentan, sehingga ada preventif atau solusinya juga,” kata Khofifah.
Survey tersebut, menurut Khofifah, akan menjadi baseline perbaikan di Jawa Timur yang akan dilakukan setiap tahun dan akan menjadi tolok ukur transportasi serta integritas pemerintahan di Jawa Timur, baik Pemprov maupun Pemkab/Pemkot.
Sementara itu, Alexander Marwata menyampaikan, yang menjadi sorotan KPK saat ini adalah di tahap perencanaan anggaran.
“Karena di tahap perencanaan anggaran, sudah ada indikasi korupsi, maka kami mendorong e-Planning dan e-Budgenting ini diperkuat, agar masyarakat bisa mengikuti dan mengawasi perencanaan ini,” papar Alexander Marwata.
Sementara Bpati Gresik Sambari Halim Radianto usai mengikuti Rakor tersebut mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
“Hal ini kami lakukan sebagai upaya melakukan pencegahan serta mendukung sepenuhnya pemberantasan korupsi. Selain itu juga sebagai implementasi dari penandatanganan komitmen yang dilakukan secara bersama-sama ini,” ujar Bupati Sambari.
Bupati menambahkan, sebagai aksi terhadap pencegahan terhadap korupsi, pihaknya bersama jajaran terkait senantiasa melakukan pengawasan dan pembinaan hingga melakukan sosialisasi agar tindakan korupsi dapat dicegah.
“Kami berharap, fungsi satgas Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) yang diketuai oleh Wakapolres Gresik dan melibatkan Inspektorat dapat berjalan maksimal dan kami mohon untuk dibantu pengawasan dan pembinaan,” pungkas Bupati Sambari. (dik)
