Malang, reportasenews.com – PT Bank Negara Indonesia (BNI) Wilayah Malang, Jawa Timur, mengungkapkan hingga Desember 2017, pendistribusian kartu tani di wilayah ini masih 30 persen dari 677 ribu petani yang terdata. Salah satu kendala, karena masih dilakukan verifikasi petani penerima, agar tidak salah sasaran.
Chief Executive Officer (CEO) BNI Wilayah Malang, Yessy Kurnia mengatakan, BNI terus berkoordinasi dengan dinas pertanian di daerah guna melakukan validasi lahan. Dinas pertanian juga melakukan pendataan kebutuhan pupuk yang tertuang dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
“Kami bersama Dinas Pertanian terus melakukan validasi RDKK untuk memastikan kebutuhan,” katanya pada wartawan, Rabu (27/12).
Ia menegaskan, validasi dan verifikasi data tersebut sangat penting, sebab data petani yang diterima ternyata masih data lama. Padahal, ada petani yang sudah meninggal ataupun menjadi TKI, sehingga data itu harus diperbarui lagi.
Verifikasi data, lanjut dia, juga membutuhkan waktu karena harus dilakukan secara detail dan akurat agar tidak salah sasaran. Petugas dari BNI juga datang bertemu dengan para petani, guna memastikan data.
Ia juga menambahkan, untuk pencetakan dan pendistribusian kartu memang lewat BNI, yang ditunjuk sebagai bank pelaksana. Saat ini, pemerintah juga gencar melakukan sosialisasi baik yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Hal itu juga sangat mendukung kelancaran validasi.
“Selain verifikasi dan validasi data petani, kami juga sosialisasi penggunaan kartu tani di kios-kios. Satu petugas BNI sosialisasi ke 100 kios,” kata dia.
BNI kartu tani merupakan kartu debit yang disertai manfaat kemudahan transaksi dan informasi yang mendukung kelancaran usaha petani, kemudahan informasi profil, lahan, sampai perkiraan pembayaran panen. Adapun fasilitas kartu debet, mulai transfer, membayar listrik, membeli pulsa, dan transaksi finansial lainnya pada agen serta jaringan bank yang tersebar.
Kartu tani yang diterbitkan BNI tersebut juga memiliki berbagai manfaat tambahan. Selain menampung subsidi pupuk atau benih dari pemerintah, juga bisa untuk pembayaran hasil penjualan produk pertanian. Selain itu, kartu tani tersebut juga dapat digunakan petani tebu menjadi sarana simpan pinjam, serta melakukan transaksi finansial.
Yessy berharap, pada 2018, kartu tani yang belum terdistribusikan bisa segera selesai proses validasinya, sehingga bisa secepatnya diberikan pada petani sesuai dengan data yang masuk. (dif)
