Kepulan asap putih dari kebakaran hutan di kawasan perkebunan kelapa sawit di Sungai Duri, Bengkayang, Selasa (21/6/2023). (foto Humas BPBD Kalbar).
Pontianak, Kalimantan Barat, reportasenews.com – Tim Patroli udara menemukan asap tebal di area perkebunan sawit yang terletak di Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Rabu, (21/6/2023).
“Luasan lahan yang terbakar belum dapat dipastikan. Untuk mencegah meluasnya kebakaran maka Tim Satgas Udara melakukan Water Boombing, karena melihat kembali cuaca cerah dan bersuhu panas ada kekuatiran api bisa meluas ke kawasan lainnya,” kata Kepala Satgas Informasi Bencana (BPBD) Kalimantan Barat, Daniel S.Pd kepada wartawan.
Daniel mengimbau agar masyarakat maupun pihak perkebunan kelapa sawit dalam mengelola lahan supaya tidak melakukan pembakaran, karena akan menimbulkan asap dan kebakaran hutan.
Dari analisa cuaca yang dikeluarkan BMKG Pontianak, mulai tanggal 21 Juni hingga 27 Juni 2023 di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Sebaran titik panas saat ini ditemukan empat titik panas di wilayah Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak satu titik panas dan Kabupaten Sambas satu titik panas yang terdeteksi dari Satelit polar NOAA20, S-NPP, TERRA, dan AQUA yang menggunakan sensor VIIRS dan MODIS.
Sementara, sebuah lahan kosong yang tumbuhi semak belukar dilaporkan sempat terbakar pada Selasa (21/6/2023) di wilayah Sungai Berembang dekat SMP Negeri 2 yang mendekati rumah warga, pada pukul 13.20 WIB.
Api berhasil dipadamkan cepat oleh Damkar Swasta dan relawan sehingga tidak meluas ke tempat lainnya.
Dari data sebaran kawasan yang rawan terbakar di Kalimantan Barat di Kabupaten Ketapang terdapat 45 desa/kelurahan, Sintang ada 42 desa, Kubu Raya ada 18 desa, Kapuas Hulu ada 12 desa, Bengkayang ada 40 desa, Sambas ada 34 desa, Kayong Utara ada 23 desa, Mempawah ada 28 desa, Landak ada 27 desa, Sanggau ada 14 desa, Sekadau ada 13 desa, Melawi ada 15 desa dan Kota Pontianak ada 3 kelurahan serta Singkawang ada 8 kelurahan.
Sementara data luasan kawasan hutan dan lahan yang terbakar pada tahun 2023 hingga Juni mencapai 4.172,27 hektar dimana Kabupaten Kubu Raya mencapai 1.362,07 hektar yang terbakar, Ketapang mencapai 851,93 hektar, Mempawah mencapai 575,80 hektar, Sambas mencapai 571,00 hektar, Melawi mencapai 212,42 hektar.
Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, pemerintah provinsi Kalimantan Barat melakukan berbagai upaya agar bencana asap tidak lagi terulang kembali.
Potensi terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karthutla) di tahun 2023 ini diprediksi lebih tinggi dari tahun 2020-2022.
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, yang menjadi narasumber talkshow Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema “Antisipasi Kebakaran dan Hutan dan Lahan” di Data Analytics Room Kantor Gubernur Kalbar, Senin (19/6/2023) lalu memaparkan semua jajaran dari Forkompinda dan pihak perusahaan terus berkoordinasi, dalam mengambil langkah-langkah akurat dalam mengantisipasi terjadinya karhutla.
“Langkah-langkah yang selama ini dibicarakan sudah kita lakukan. Namun, ada dua arahan Presiden RI yang perlu kita laksanakan dengan tegas, yaitu cari solusi yang permanen dan langkah penegakan hukum,” tegas Sutarmidji.
Di Kalbar sendiri, langkah tegas penegakan hukum sudah dilaksanakan sejak Tahun 2019, antara lain melakukan teguran dan penyegelan izin operasional pada perusahaan yang terbukti melakukan karhutla.
“Ternyata kebakaran lahan Tahun 2019 itu koordinat paling besar ada pada perkebunan, bukan masyarakat. Kita berikan surat peringatan kepada 157 perusahaan perkebunan, kemudian ada 67 penyegelan. Jika penegakan hukum seperti ini bisa kita lakukan, maka perusahaan-perusahaan itu pastinya akan lebih menjaga wilayah mereka. Sekarang kita sudah ingatkan perusahaan perkebunan, jika ada titik api di koordinat wilayah mereka, kita akan berikan sanksi,” tambahnya.
Lanjutnya, kedua langkah yang diperintahkan oleh Presiden RI yakni solusi jangka panjang, seperti memanfaatkan lahan gambut dengan menanam tumbuh-tumbuhan atau sayuran.
“Contohnya, di Kota Singkawang, keladi/talas ditanam di lahan gambut. Tetapi, ketika mereka sudah panen, harus ada pengelolaannya. Kemudian, di Kota Pontianak, tepatnya di Pontianak Utara, ada contoh 800 hektar lahan (Terminal Agribisnis), seluruh lahannya gambut, tetapi tidak pernah terjadi kebakaran lahan, dikarenakan diolah dengan tanaman (kebun sayur),” jelas Gubernur.
Dalam mengantisipasi karhutla di pedesaan, Gubernur menyebutkan satu mekanisme yang dapat diandalkan yakni Indeks Desa Membangun (IDM) dengan 3 kategori yakni Indeks Kekuatan Sosial, Indeks Kekuatan Ekonomi, dan Indeks Kekuatan Lingkungan.
“Salah satunya Indeks Kekuatan Lingkungan. Masalah kebakaran lahan juga jadi penilaian apakah desa itu bisa dikatakan desa mandiri dan sebagainya. Ini merupakan program yang bagus. Makanya, kita lakukan dengan program Percepatan Desa Mandiri. Yang awalnya (Tahun 2018) cuma ada 1 Desa Mandiri, sekarang sudah menjadi 586 Desa Mandiri dalam kurun waktu 4 tahun,” tutupnya. (das)
