Situbondo,reportasenews.com – Puluhan wali murid SD Negeri II Plalangan, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mereka mendatangi sekolah dasar tempat anaknya mengikut proses belajar mengajar (PBM), Senin (14/1/2019).
Bahkan, puluhan wali murid tersebut menyandera kepala sekolah (Kasek) SD Negeri II Plalangan. Itu dilakukan lantaran dana bantuan siswa miskin (BSM) untuk Tahun Anggaran 2018 tidak diberikan kepada siswa, selaku penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), dengan nominal hingga puluhan juta rupiah.
Suyono, ketua LSM Reformasi mengatakan, pihaknya terpaksa ikut mendampingi para wali murid saat mendatangi SD Negeri II Plalangan, karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Sebab, begitu datang ke sekolah, para wali murid langsung menyandera kepala sekolah (Kasek). Dengan tuntutan, Kasek SD Negeri II Plalangan harus menyerahkan uang bantuan BSM,”kata Suyono, Senin (14/1/2019).
Menurutnya, berdasarkan data dari sejumlah wali murid, pada anggaran tahun 2018 lalu, uang dana bantuan siswa miskin program Kartu Indonesia Pintar atau KIP, yang diduga digelapkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi kepala sekolah, nominalnya mencapai sekitar Rp. 90.000.000.
“Bahkan, di hadapan puluhan wali murid, oknum Kasek SD Negeri II Plalalang itu, mengakui telah menggunakan uang bantuan untuk kepentingan pribadi, dengan jumlah total siswa penerima BSM sebanyak 200 orang siswa melalui program KIP,”imbuh Suyono.
Lebih jauh Suyono menegaskan, jika hingga pukul 10.30 WIB, para wali murid diketahui masih bertahan di sekolah SD Negeri II Plalangan, sembari meminta kepala sekolah tidak keluar kelas, sebelum menyerahkan dana bantuan siswa miskin kepada wali murid selaku penerima BSM tersebut.
Sementara itu, Modahlan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Plalangan, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nasionan Pemkab Situbondo, hingga berita ditulis masih belum bisa dikonfirmasi terkait dugaan penggelapan dana bantuan BSM, belum bisa dikonfirmasi. Sebab, pada saat dihubungi melalui ponselnya, karena ponsel kedua pejabat tersebut tidak aktif.(fat)