Probolinggo, reportasenews.com – Di tahun 2018 ini, anggaran Dana Desa (DD) bagi 325 desa di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, sebesar Rp 271.486.142.000. Untuk tahap I, sudah dicairkan DD sebesar Rp 162.891.685.200 atau 60 persen.
Sisanya sebesar 40 persen dicairkan untuk tahap II sebesar Rp 108.594.456.800, yang sudah ditransfer dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) pada 4 September 2017 lalu.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto, menyebutkan meskipun DD sudah masuk ke rekening Desa, ada 11 Desa yang belum bisa mencairkan DD tahap II, karena rekeningnya sementara diblokir. Hal ini dikarenakan desa tersebut belum mencapai 75 persen dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban DD tahap I tahun 2017.
“Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan DD tahap I, terdapat 1 desa yang belum melaksanakan DD tahap I, sehingga tidak memenuhi syarat untuk menerima DD tahap II sebesar Rp 319.618.511. Dengan demikian, DD tahap II yang akan ditransfer ke rekening bendahara desa sebesar Rp 108.274.838.289,” terang Heri, saat dikonformasi Selasa (19/9).
Hanya saja jelas Heri, untuk gambar bisa upload jika malam hari karena banyaknya yang mengakses sehingga lambat jika siang hari. Sesuai dengan peruntukkannya, DD ini digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan.
“Tetapi nanti jika administrasi dan pelaporan pertanggungjawaban DD tahap I tahun 2017 sudah mencapai 75 persen, maka anggaran DD yang terblokir bisa diakses kembali,”jelasnya lagi.
Ia menuturkan, peruntukkan DD ini sudah diatur oleh Permendes Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Tetapi dalam pelaksanaan tertinggi tetap berdasarkan musyawarah desa (musdes). Karena didalam Permendes disebutkan ada sekian jenis kegiatan yang menjadi prioritas. Namun tidak semua dilaksanakan di desa tergantung dengan letak geografisnya.
Sementara Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat DPMD Kabupaten Probolinggo Puja Kurniawan, menambahkan untuk mempermudah fungsi pengendalian dan penyusunan laporan pertanggungjawaban, pencairan dana desa agar diajukan per kegiatan (tidak dicairkan secara keseluruhan sekaligus).
“Apabila ada pencairan dana sebelumnya, meskipun dibiayai dari dana yang berbeda seperti alokasi dana desa (ADD), maka harus diselesaikan terlebih dahulu laporan pertanggungjawabannya, baik fisik maupun administrasinya (SPj),” ungkapnya.(dic)
