Situbondo, reportasenews.com – Dinilai tidak mengakomodir masyarakat miskin Situbondo secara global, anggota DPRD Kabupaten Situbondo mengusulkan kepada pemerintah agar mengevaluasi Perarturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin.
Ketua Komisi IV DPRD, Janur Sasra Ananda menerangkan peraturan tersebut terdapat sejumlah kelemahan. Dia mencontohkan soal pembiayaan yang tidak ditanggung seluruhnya oleh Pemkab. “Ini masih sangat memberatkan,” ujarnya.
Menurutnya, berdasarkan Perbup Nomor 03 Tahun 2017 tentang Layanan Kesehatan Masyarakat Miskin, pemerintah hanya membiayai lebih separuh dari total biaya pasien. Yaitu, Rp.5 Juta per pasien.
Jika klaimnya lebih dari biaya awal, maka sisanya dibagi separuh. Misalnya, biaya pengobatan yang dihabiskan sebesar Rp 20 juta, maka yang dibayar pemerintah Rp 5 Juta. Kemudian sisanya Rp 15 juta dibagi dua dengan pasien. Jika kurang dari Rp 5 juta, maka yang dikeluarkan pemerintah sejumlah biaya yang dihabiskan.
Janur mengaku, dirinya sering mendapatkan keluhan tentang hal itu. Sebab, dengan tidak ditanggung penuh, banyak yang tidak mampu membayar biaya pengobatan di rumah sakit. “Intinya, masyarakat masih dibebankan,” katanya.
Dalam pandangan Janur, tentang hal ini bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin. Oleh karena itulah, meski pengesahan perbup tersebut belum sampai satu tahun, tetapi perlu segera dievaluasi.
“Tidak ada salahnya dewan meminta dievaluasi karena menyangkut masalah kemisikinan,” katanya.
Selain perbup, Janur juga menilai, indikator masyarakat miskin yang terdata melalui analisis kemisikinan partisipatif (AKP) juga perlu dievaluasi. Sebab, tidak sedikit masyarakat miskin yang tidak menerima SPM.
“Maka perlu evaluasi tentang indeks AKP itu atau cara mengumpulkan data,” katanya.
Kata Janur, indikator kemiskinan yang sudah ditetapkan terkadang tidak mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Salah satu contohnya, warga yang tidak bisa tercover SPM karena rumahnya bertembok.
“Padahal itu rumah warisan. Seharusnya jangan melihat fisik rumahnya saja, tetapi bagaimana kondisi ekonominya,” pungkas Janur.(fat)
