Menu

Mode Gelap

Ekonomi · 2 Jan 2024 12:43 WIB ·

Diperpanjang Masa Tugasnya, Satgas BLBI akan Bongkar Mega Skandal di Bank Indonesia


					Ilustrasi (Foto. Ist) Perbesar

Ilustrasi (Foto. Ist)

Jakarta, Reportasenews – Dalam rangka penyelesaian dan pemulihan hak negara terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Presiden Joko Widodo kembali memperpanjang masa tugas Satuan Tugas (Satgas) BLBI hingga akhir Desember 2024.

Satgas BLBI secara intensif telah melakukan penagihan kepada para debitur atau obligor dengan cara pemblokiran, penyitaan, penjualan barang jaminan untuk pemulihan hak negara.

Mantan Ketua mahkamah Agung, Bagir Manan dalam tayangan program Rosi di Kompas TV mengatakan, perampasan aset harus dilakukan dengan hati-hati dan harus didukung dengan sumber data yang benar.

“Kita harus hati-hati kalau sudah sampai proses pemiskinan. Pada dasarnya semua aset yang didapatkan dari hasil korupsi, negara boleh mengambil, tetapi jangan sampai aset yang tidak ada kaitannya dengan korupsi turut dirampas. Jangan sampai kita ingin menegakkan keadilan dengan cara-cara yang tidak adil”, jelas Bagir Manan yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pers ini.

Apa yang dilakukan Satgas BLBI tidak boleh sembarangan, mereka harus berpegang dengan sumber data yang valid. Kesalahan data bisa berakibat fatal. Salah satunya seperti dalam Penanganan Kasus Bank Centris Internasional oleh Satgas BLBI.

Ini menarik karena Kasus Bank Centris bukan masalah pinjaman atau utang piutang, melainkan terkait perjanjian jual beli dengan jaminan antara Bank Centris dengan Bank Indonesia. Bank Centris juga tidak pernah menandatangani Akta Pengakuan Utang  atau APU.

Bergulirnya kembali kasus Bank Centris Internasional setelah 20 tahun mati suri bermula ketika Panitia Urusan Utang Negara atau PUPN mengeluarkan Surat Penetapan Paksa Bayar terhadap Bank Sentris.

Selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang janggal karena telah raib selama 16 tahun, Satgas BLBI melakukan penyitataan lahan milik salah satu pemegang saham Bank Centris.

Sebagai Ketua Majelis yang mengadili perkara tersebut dan sekaligus Ketua Mahkamah Agung kala itu, Bagir Manan mengaku aneh dengan keterlambatan putusan tersebut.

“Kalau sampai 16 tahun putusan belum sampai ke para pihak yang berperkara pasti ada apa-apanya.” Ujar Bagir Manan heran.

Putusan Mahkamah Agung yang raib selama 16 tahun. (Sumber Mahkamah Agung RI)

Putusan Mahkamah Agung yang digunakan Satgas BLBI adalah  putusan terkait wanprestasi atas perjanjian jual beli. Salah satu amar putusannya menyatakan bahwa perjanjian jual beli promes dengan penyerahan jaminan Akte Notaris Nomor 46 Tahun 1998 dan Akte Notaris Nomor 47 tahun 1998 tentang gadai saham, tanggal 4 April 1998 adalah sah dan berharga.

Dalam akte perjanjian tersebut Bank Indonesia tidak diperkenankan menagih promes nasabah Bank Centris. Namun pada tahun 1999 Bank Indonesia melakukan perjanjian jual beli cessie dengan BPPN yang isinya adalah penjualan promes nasabah Bank Centris dengan akte nomor 39.

Atas dasar itulah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) dan Satgas BLBI menagih nasabah Bank Centris dan Bank Centris. Padahal dalam persidangan terbukti  Bank Indonesia tidak pernah mencairkan uang jual beli promes ke rekening Bank Centris sampai Bank tersebut dibeku operasikan oleh BPPN.

Dalam sidang peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2000, bukti-bukti dari BPK yang diajukan Jaksa Penuntut selaku pengacara negara justru ditemukan adanya kejanggalan di institusi Bank Indonesia.

Ditemukan bukti adanya rekening individual atas nama Bank Centris Internasional. Rekening individual yang mencatut nama Bank Centris itulah yang justru menerima dana dari Bank Indonesia atas perjanjian jual beli promes nasabah Bank Centris.

Selain merugikan Bank Centris, rekening individual tersebut juga disalahgunakan untuk mengeluarkan uang dari Bank Indonesia ke sejumlah bank. Dengan cara transaksi Call Money Overnight atau jual beli uang antar bank dalam janka waktu satu hari.

Transaksi Call Money Overnight yang dilakukan Bank Centris dengan sejumlah bank juga membuktikan bahwa bank-bank yang meminjamkan uang ke Bank Centris tidak pernah didebit rekeningnya tetapi rekening individual atas nama Bank Centris lah yang mencairkan uangnya ke rekening Bank Centris asli.

Dan sehari kemudian Rekening Bang Centris secara otomatis akan didebet mengembalikan pinjamannya berikut bunga ke bank-bank yang bertransaksi dengan Bang Centris. Artinya sejumlah bank yang bertransaksi dengan Bank Centris tidak mengeluarkan uang tapi justru menerima pengembalian pokok pinjaman dan bunga.

Inilah yang tidak diketahui KPKNL dan Satgas BLBI. Ketua KPKNL Jakarta I, Roffi Edy Purnomo dalam suratnya menyatakan menerima pengurusan piutang negara dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Penyerahan tersebut tidak disertai dengan barang jaminan sehingga menurutnya penanggihan tersebut sudah sesuai.

Kasus Bank Centris ini menjadi rumit dan berlarut tak kunjung tuntas karena pihak yang berhubungan langsung dengan penjanjian jual beli promes nasabah Bank Centris yakni Bank Indonesia justru tidak dilibatkan dalam perkara ini.

Kasus Bank Centris bisa menjadi bola liar yang akan menyeret kredibilitas dan nama baik Bank Indonesia apabila para pihak yang terkait tidak punya niat menyelesaikan kasus yang telah terkubur selama 20 tahun ini.

Dalam Kanal Youtube Tempo channel “Bocor Alus” dengan nara sumber Jurnalis Tempo, Riky Ferdianto membahas tentang bagaimana untuk menjaring ketua KPK ada beberapa syarat salah satunya agar calon tersebut tidak menyentuh pengusaha di bidang konglomerasi perbankan. Karena kalau disentuh perekonomian negara bisa kolaps, kata kanal tersebut.

Rekening individual atas nama Bank Centris Internasioal di Bank Indonesia adalah aib. Apalagi  menyangkut dana BLBI yang nilainya ratusan triliun Rupiah dan dokumen asli perkara ini tidak diketahui keberadaannya.

Seharusnya dokumen BLBI berada di Bank Indonesia. Dokumen tersebut alurnya jelas, mestinya bisa ditemukan untuk menyelesaikan kasus BLBI. Kasus BLBI menjadi sejarah kelam dalam perekonomian Indonesia. Ketiadaan dokumen asli ini sangat ironis triliunan rupiah hilang hanya karena keteledoran masalah arsip.(dik)

Komentar

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Tertimpa Pohon Tumbang, 2 Rumah Kakak Beradik di Situbondo Rusak Berat

14 Juli 2024 - 21:18 WIB

DuaGudang Terbakar di Situbondo, Kerugian Materi Mencapai 45 juta

14 Juli 2024 - 21:14 WIB

Ae Mutu Air Tiga Rasa, Nikmati Keindahan Alam dan Budaya di Gunung Kelimutu

14 Juli 2024 - 21:08 WIB

Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun, Apdesi Situbondo Gelar Syukuran

13 Juli 2024 - 16:23 WIB

Keroyok Seorang Perempuan, Bapak dan Anak di Situbondo Dipolisikan

12 Juli 2024 - 22:10 WIB

Bawa Sajam Saat Konvoi, Puluhan Anggota PSHT Diamankan

12 Juli 2024 - 17:16 WIB

Trending di Daerah