Elpisina, Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi PKB.
Jambi, reportasenews.com – Anggota Dewan dari Fraksi PKB Elpisina meminta Pemerintah harus tegas terkait oknum beberapa perusahaan yang bandel atau tidak komitmen terhadap kesepakatan yang telah dibuat anyara Pemerintah Provinsi Jambi dengan pihak perusahaan angkutan batu bara.
“Karena jika ini tidak segera disikapi dengan tegas oleh Pemerintah, beberapa perusahaan yang tidak komit dengan kebijakan pemerintah ini harus dicatat dan diberi sanksi yang tegas, “ jelas Elpisina, Kamis, dikutip dari tribunjambi.com.
Selain itu, lanjut Elpisina, Pemerintah Pusat juga harus lebih dengar aspirasi Pemerintah Daerah, dan harus mendukung apa yang dilakukan Pemerintah Daerah.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi Jambi bersama pihak terkait menggelar rapat terkait rekayasa lalu lintas angkutan BB, Guna mencegah terjadinya kemacetan kembali terulang, Pemerintah akan melakukan simulasi penerapan Tiga skema angkutan batubara selama Satu minggu.
Sementara Kepala Biro Ekonomi Provinsi Jambi Johansyah mengaskan, pihaknya akan menutup kembali jalur angkutan batu bara melalui jalan nasional jika ada perusahaan yang tidak komit dan melanggar kesepakatan yang telah dibuat.
“Waktu percobaannya kita lakukan selama Satu minggu, di sana nanti kita lihat jika perusahaan tidak komit maka kita akan lakukan penutupan kembali, “ ujar Johansyah Karo Ekonomi Provinsi Jambi.
Namun lanjutnya, untuk kapan akan dimulai pemberlakuan keTiga Skema tadi masih belum bisa dipastikan kapan akan dimulai.
Tentunya pihak pemerintah masih akan merancang lebih matang lagi dan akan melakukan rapat kembali pada satu minggu ke depan.
“Kalo ditanya kapan akan diberlakukan yang jelas dalam waktu dekat belum, tunggu hasil rapat final nanti, “ jelasnya. (bud)
