Jayapura, reportasenews.com – Duta Besar Inggris Untuk Indonesia, Moazzam Malik, mengungkapkan pejabat tinggi dan politisi di Indonesia banyak yang tak tertarik ketika diminta membahas tentang Papua.
“Saya sangat tertarik ingin mengetahui tentang Papua. Selama ini informasi saya dapat di media tentang Papua, sehingga kurang jelas kebenarannya. Kalau saya ajak bicara dengan para pejabat tinggi dan politisi di pusat, mereka tak banyak yang tertarik membahas tentang Papua,” ungkapnya, ketika menggelar coffe morning dengan beberapa awak media di Kota Jayapura belum lama ini.
Malik menjelaskan, pemerintah Indonesia di massa kepemimpinan Joko Widodo, tanpak beberapa kemajuan terjadi di Papua, apalagi sebagai pemimpin beliau lebih sering ke Papua, dibanding pemimpin Indonesia sebelumnya. Namun, itu hanya sebatas jalan, gedung-gedung megah dan perkantoran saja yang tanpak maju.
“Kalau dilihat dari indicator social, orang asli papua masih sangat miskin. Apalagi mengenai kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan yang mereka peroleh, masih sangat sulit dibanding suku lain,” jelasnya.
Malik menegaskan, hadirnya Otsus di Papua yang kini mencapai Rp 40 triliyun pertahun, sangat bermanfaat untuk pembangunan di Papua. Akan tetapi, dana itu belum terlihat maksimal digunakan, khususnya untuk memberdayakan masyarakat asli Papua itu sendiri.
“Saya kira salama ini dana otsus banyak digunakan untuk kebutuhan pemerintah. Namun, pada akhirnya untuk memajukan masyarakat perlu pelayanan kesehatan, pendidikan, menciptakan peluang eknomi bagi masyarakat local dan juga SDM nya,” paparnya.
Malik tak menepis, di Papua saat ini sudah ada, puskesmas, rumah sakit, sekolah-sekolah dan fasilitas public lainnya. Namun, perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota di Papua belum kelihatan mempermudah masyarakat asli untuk mengakses semua fasilitas yang disiapkan.
“Saya pikir perlu ada pemeriksaan dan audit semua dana yang masuk ke Papua. KPK perlu memperhatikan semua kasus dugaan korupsi di Papua. Saya pikir penggunaan dana di pemerintah harus sama disiplinnya dengan daerah lain di Indonesia,” tegasnya.
Malik berpesan pemerintah pusat, harus mendengarkan aspirasi yang dari masyarakat asli Papua, sebab Indonesia adalah demokrasi yang tak jauh berbeda dengan Negara asalnya.
“Aspirasi mereka harus di hormati dan harus dipenuhi, ini pertanggunjawaban pusat dan pemerintah daerah. Saya melihat bapak Jokowi berkomitmen untuk membangun Papua dan beliau berkunjung ke Papua lebih sering ,dibanding mantan presiden,” tegasnya.
Malik menambahkan, kebijakan Presiden Indonesia sangat bijaksana untuk Papua, dimana mulai dari kasus HAM yang menjadi isu besar diminta untuk diatasi, beberapa tahanan politik dibebaskan. Namun, dialog Pemerintah Pusat-Papua yang menjadi kebijakan presiden belum terlaksana.
“Kita mendukung dialog yang diwakili, Pater DR Neles Tebay, Wirantor dan Teten Masduki, ini sangat baik, untuk mendengar aspirasi masyarakat Papua. Walau kebijakan pemerintah pusat sudah tepat, hanya implementasinya masih rendah. Ya, mungkin ada kepentingan lain yang menghambat arahan Jokowi,” paparnya. (riy)
Komentar
