Turki, reportasenews.com – Berbicara pada sebuah pertemuan kelompok parlemen dari Partai Keadilan dan Pembangunan yang berkuasa (AKP), Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Turki dapat memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Israel jika Washington mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, bukan Tel Aviv.
“Anda tidak bisa mengambil langkah seperti itu. Yerusalem adalah garis merah bagi umat Islam, “katanya, menambahkan bahwa keputusan tersebut akan menjadi pelanggaran hukum internasional, dan” pukulan besar bagi hati nurani umat manusia. “
Erdogan juga menyatakan bahwa, jika pemerintahan Presiden AS Donald Trump benar-benar mengambil langkah seperti itu, Turki akan meminta sebuah pertemuan segera Organisasi Kerjasama Islam (OKI), untuk menentangnya.
Pada hari Senin, Wakil Perdana Menteri Turki Bekir Bozdag mengatakan kepada wartawan bahwa pengakuan formal atas Yerusalem sebagai ibukota negara Yahudi akan menghasilkan konflik baru di Timur Tengah dan mengakibatkan bencana besar.
“Status Yerusalem dan Temple Mount telah ditentukan oleh kesepakatan internasional. Penting untuk menjaga status Yerusalem demi melindungi perdamaian di wilayah ini, “katanya.
Namun, pernyataan kritis ini, yang menggemakan peringatan para pemimpin regional lainnya, muncul di tengah dorongan yang rapuh untuk normalisasi antara Turki dan Israel, dengan pemulihan hubungan diplomatik di tingkat duta besar pada tahun 2016 menyusul krisis politik yang serius ketika 10 aktivis Turki terbunuh dalam serangan Israel 2010 terhadap armada Mavi Marmara di Gaza.
https://www.instagram.com/p/BcYaJoLlKEj/?taken-by=dakwahsocmed
Para ahli berpikir bahwa dampak potensial dari pengakuan Yerusalem akan semakin membuat kusut tidak hanya hubungan Turki-Israel, dengan menghalangi usaha-usaha yang sedang berlangsung untuk proses perbaikan, namun juga akan menimbulkan dampak yang serius di seluruh wilayah ini.
Status Yerusalem adalah salah satu isu paling sensitif bagi dunia Muslim, termasuk Turki.
“Keputusan semacam itu akan tidak tepat waktu, dan kontroversial, dalam arti bahwa memprovokasi ketegangan antara dunia Arab dan Israel tidak hanya akan melemahkan usaha AS untuk menjadi perantara perdamaian Israel-Palestina, namun juga merusak kerja sama yang rapuh antara Israel dan negara-negara Teluk melawan Iran,” kata Selin Nasi, seorang analis Turki-Turki yang berbasis di Istanbul, mengatakan kepada Arab News, sambil mencatat bahwa kapasitas Turki untuk mencegah AS mengakui Yerusalem terbatas.
Dia menambahkan bahwa posisi Turki pada status Yerusalem telah menjadi satu yang konsisten.
“Turki menentang aneksasi Israel terhadap Yerusalem Timur setelah Perang 1967. Pada tahun 1980, ketika Knesset Israel mengeluarkan ‘Hukum Dasar’, yang menyatakan Yerusalem sebagai ibukota Israel yang lengkap dan utuh, maka seketika Turki menurunkan hubungan diplomatik dengan status sekretaris kedua,” Selin Nasi menjelaskan.
Pengakuan Trump tentang Yerusalem sebagai ibukota Israel “kemungkinan akan merusak upaya untuk membangun kembali rasa saling percaya” antara Turki dan Israel, dia menyarankan, namun menambahkan bahwa sejak tahun 2016 hubungan dengan profil rendah terus berlanjut melalui kemitraan berbasis isu.
Sebagai reaksi langsung terhadap komentar Erdogan pada hari Selasa, Haaretz Israel mengutip seorang pejabat senior Israel yang mengatakan, “Yerusalem telah menjadi ibukota Yahudi selama 3.000 tahun dan ibukota Israel selama 70 tahun, entah Erdogan mengakui hal itu atau tidak.”
Menteri Intelijen dan Transportasi Israel, Yisrael Katz, men-tweet, “Kami tidak menerima perintah atau menerima ancaman dari presiden Turki.”
Nimrod Goren, kepala Mitvim, Institut Kebijakan Luar Negeri Israel, mengatakan kepada Arab News: “Upaya oleh negara-negara Arab dan Muslim yakni menjelaskan kepada pemerintah AS bahwa mereka dengan tegas menolak pengakuan Amerika atas Yerusalem sebagai ibukota Israel, dan langkah ini akan memiliki konsekuensi negatif mengenai prospek perdamaian, adalah sah. “
Dia menambahkan bahwa upaya semacam itu “dikatakan telah mempengaruhi keputusan masa lalu Trump tentang kemungkinan tindakan kedutaan besar ke Yerusalem.”
Namun demikian, dia menambahkan, ancaman Turki untuk memutuskan hubungan dengan Israel tidak masuk akal dalam konteks ini, dan mungkin berasal dari keinginan untuk mengajukan banding atas opini publik di wilayah tersebut. (Hsg)
