Semarang, reportasenews.com – Kementerian Perdagangan terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Kemendag bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan instansi-instansi terkait untuk memastikan harga dan pasokan terjaga dengan baik. Hari ini, Jumat (15/12) Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi menghadiri Rapat Koordinasi (rakor) Kesiapan Bapok Menghadapi Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 di Semarang, Jawa Tengah.
“Hasil pantauan kami menunjukkan harga-harga bapok di Provinsi Jawa Tengah terkendali dan pasokannya cukup untuk menghadapi Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Pemerintah akan terus memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan dalam menghadapi HBKN,” kata Bachrul.
Bachrul juga menambahkan bahwa Pemerintah tetap perlu menempuh tiga langkah antisipatif untuk menghadapi momen ini. Langkah-langkah tersebut adalah mengidentifikasi ketersediaan pasokan dan memantau harga secara nasional di masing-masing daerah; mengidentifikasi kesiapan instansi dan pelaku usaha untuk menghindari kekurangan stok atau gangguan distribusi; serta meningkatkan pengawasan barang beredar agar masyarakat terhindar dari barang kedaluwarsa, barang selundupan, serta barang impor yang tidak aman dikonsumsi atau digunakan.
“Pemerintah Pusat akan terus berkoordinasi dengan seluruh kantor Dinas yang membidangi perdagangan di daerah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bapok. Hal ini untuk menjamin masyarakat dapat merayakan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 dengan khidmat dan tenang,” imbuh Bachrul.
Berdasarkan hasil pemantauan per 14 Desember 2017, harga bapok di Kota Semarang relatif stabil dan terkendali. Harga-harga yang terpantau stabil adalah beras Rp10.500/kg, gula Rp12.000/kg, minyak goreng curah Rp11.000/liter, daging sapi Rp100.000, daging ayam Rp31.000/kg, telur ayam Rp25.000/kg, cabai merah Rp30.000/kg, cabai rawit merah Rp20.000/kg, bawang merah Rp18.000/kg, dan bawang putih Rp22.000/kg.
Dalam rakor, Bachrul menyampaikan agar seluruh instansi dapat bersama-sama memperlancar kebijakan mengenai harga eceran tertinggi (HET) beras untuk pasar rakyat, toko modern, dan tempat penjualan eceran lainnya, sesuai dengan Permendag Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras, yang berlaku sejak 1 September 2017.
Dalam Permendag ini, harga beras di wilayah Jawa diatur sebesar Rp 9.450/kg untuk beras medium, dan Rp 12.800/kg untuk beras premium. Sementara itu, beras yang masuk ke dalam kategori beras khusus akan diatur oleh Kementerian Pertanian. Beras medium adalah beras dengan derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, dan butir patah maksimal 25%. Beras premium adalah beras dengan derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, dan butir patah maksimal 15%.
“Pelaku usaha yang menjual harga beras melebihi HET dikenai sanksi pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit, setelah sebelumnya diberikan peringatan tertulis oleh pejabat penerbit,” kata Bachrul menegaskan.
Bachrul juga meminta agar pelaku distribusi bapok di daerah mendaftarkan diri sebagai distributor dan secara rutin melaporkan data terkait pasokan dan penyaluran bapok sesuai dengan Permendag Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pelaku Distribusi Barang Kebutuhan Pokok. Dengan pelaporan secara rutin, pelaku distribusi ikut berkontribusi menjaga stabilitas harga dan pasokan.
“Pendaftaran tidak dikenakan biaya dan dilakukan secara online. Bukan hanya distributor, tapi juga subdistributor dan agen,” kata Bachrul.
Sebelumnya Bachrul meninjau Pasar Peterongan dan sejumlah ritel modern lokal di Kota Semarang. Dalam peninjauan tersebut, harga dan pasokan di Pasar Peterongan Semarang cukup terkendali. Sementara itu pada ritel modern lokal harga beras, gula, minyak goreng, dan daging beku sudah sesuai dengan HET dengan jumlah pasokan yang cukup. (*)
