Jakarta, reportasenews.com– Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan, ke depan harus ada perbaikan menyeluruh terkait aturan main tata niaga beras.
Langkah ini perlu dilakukan agar harga bahan pokok tersebut itu tetap stabil.
“Yang terpenting regulasinya. Regulasi di tahap peredaran beras dan pengawasannya belum maksimal. Kalau semua sudah di-brand sejak awal tentu tidak begini,” ujar Moeldoko di Kantor DPN HKTI Jakarta, Rabu 10 Januari 2018.
Mantan Panglima TNI ini menjelaskan, pemerintah juga harus membenahi sektor hulunya. Salah satunya masalah masalah akses permodalan bagi petani. Selain itu, harus jelas dari mulai budidaya, pasca panen, hingga tata niaga atau proses penjualan.
“Petani itu hanya memperoleh keuntungan kurang dari Rp 2 juta setiap bulannya. Itu terlalu kecil,” terang Moeldoko.
Masalah kenaikan harga beras, lanjut Moeldoko, juga bisa disebabkan karena proses distribusi benih dan pupuk yang tidak bagus. Pada saat petani butuh pupuk tapi barangnya tidak ada, kalau pun ada barangnya terlambat.
“Ini yang sering terjadi dan keluhan petani ini ada di mana-mana. Perlu dievaluasi distribusinya. Kalau memang ini tidak bisa diuntungkan besar kepada para petani, mungkin perlu dicek lagi apakah perlu subsidi pupuk diberikan saat kapan dan harga yang ditetapkan,” tuturnya.
Moeldoko menambahkan, subsidi benih dan pupuk yang jumlahnya Rp 31 triliun akan lebih bagus bila dialihkan ke harga gabah. Sehingga pendapatan petani ada peningkatan.
“Sebagai ketua HKTI tidak mau dong petani menderita. Petani itu jangan miskin, harus kaya. Makanya saya usulkan subsidinya bukan di awal, tetapi di akhir, yaitu subsidi harga besar. Misalnya dari harga Rp 3.500, naik menjadi Rp 4.500 atau Rp 5.000. Dengan begitu, petani akan sejahtera,” pungkas Moeldoko. (tat)
